TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Warga Lumajang dalam beberapa hari terakhir kesulitan mendapat LPG 3 kg. Pemkab Lumajang menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas kelangkaan LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “elpiji melon”, Kamis (9/4/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pertamina wilayah Jember–Lumajang, serta agen dan pangkalan LPG.
Baca juga: Kelangkaan LPG 3 Kg di Lumajang, Pedagang Bakso Tak Lagi Jual Teh dan Jeruk Hangat
Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar menduga kelangkaan LPG 3 kg dipicu oleh praktik penimbunan di tingkat distribusi.
Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari fakta masyarakat masih kesulitan mendapatkan elpiji meski pasokan dari Pertamina telah ditambah.
"Ada masyarakat sulit mendapatkan elpiji dugaan kami ada penimbunan, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Karena masyarakat sangat butuh sekali gas untuk kegiatan sehari-harinya," ujarnya usai rakor.
Baca juga: LPG 3 Kilogram di Bondowoso Tembus Rp 23 Ribu, Pemakaian Meningkat saat Ramadan 2026
Ia menjelaskan, Pertamina bahkan telah menambah alokasi hingga sekitar satu juta tabung LPG 3 kg di wilayah Lumajang. Namun kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang tidak merata.
"Berarti ada simpul-simpul yang perlu diurai, apakah itu di tingkat agen ataupun tingkat pangkalan. Kami perlu lakukan pemeriksaan untuk kami dalami," jelasnya.
Jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pidana, kepolisian memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada polisi terkait dugaan pelanggaran distribusi elpiji subsidi.
Bukti tersebut berupa foto dan video yang diduga menunjukkan praktik penyaluran elpiji yang tidak sesuai aturan.
"Bukti berupa foto dan video kepada pak Kapolres untuk dilakukan penindakan kepada mereka yang punya fungsi pendistribusian dan perdagangan elpiji yang melanggar aturan," ujarnya.
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Jelang Ramadan, Pertamina Tambah 50 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Jember
Selain kepada polisi, bukti tersebut juga diserahkan kepada pihak Pertamina agar agen atau pangkalan yang terbukti melanggar dapat segera ditindak.
"Agar segera ditutup hari ini. Jumlahnya saya tidak tahu. Tapi bukti berupa foto dan video telah menunjukan," kata perempuan yang akrab disapa Bunda Indah itu.
Ia juga mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar menghentikan praktik yang melanggar aturan distribusi elpiji subsidi.
Baca juga: Polres Jember Sidak LPG 3 Kg Jelang Ramadan, Cegah Kelangkaan dan Penimbunan
Ketua DPRD Lumajang Oktafiani menilai kelangkaan elpiji tidak terjadi merata di seluruh pangkalan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya permainan harga di tingkat distribusi.
Menurutnya, jika pasokan benar-benar langka, maka kondisi tersebut seharusnya terjadi di semua pangkalan.
"Kalau langkah seharusnya semua pangkalan juga langka. Ini tidak, ada masyarakat yang ngambil di wilayah Sebuh jauh dan harganya mahal hingga Rp 30–35 ribu," ujarnya.
Dia meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi distribusi elpiji subsidi.
"Masyarakat kalau mendapatkan informasi penyimpangan langsung laporkan kepada Kapolsek atau Danramil setempat supaya terorganisir cara penyelesaiannya. Saya harap tidak ada yang menutup-nutupi," katanya.
Baca juga: Gas LPG 3 Kg Langka di Bondowoso, Warga Pertanyakan Klaim Stok Aman
Data menunjukkan pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Lumajang sebenarnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Januari 2025, distribusi elpiji tercatat sekitar 960 ribu tabung. Sementara pada Januari 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 1 juta tabung.
Meski demikian, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum masih harus memastikan distribusi elpiji subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
