TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta resmi menunjuk Judistira Hermawan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah.
Politikus Golkar itu bakal mengomandoi perumusan rekomendasi ke Gubernur terkait hal tersebut.
Rapat penetapan struktur kepemimpinan Pansus Pengelolaan Sampah berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD DKI Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Surat Keputusan diberikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Judistira akan didampingi Politikus PAN Husein sebagai wakil Ketua Pansus Pengelolaan Sampah.
Ketua Pansus tepilih Judistira Hermawan mengatakan, pihaknya berkomitmen melahirkan rekomendasi yang konstruktif kepada Gubernur DKI Jakarta terkait pembenahan sistem pengelolaan sampah.
"Kami akan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Gubernur dalam pengelolaan sampah di Jakarta," kata Judistira, Kamis (9/4/2026).
Sebagai langkah awal, Judistira akan memulai dengan menggelar rapat internal dengan anggota Pansus Pengelolaan Sampah untuk menginventarisir permasalahan.
"Kami Pansus Pengelolaan Sampah akan menggelar rapat internal, kalau tidak ada halangan hari senin atau selasa depan, untuk menginvetarisir list permasalahan yang ada terkait pengelolaan sampah di Jakarta," ujar Judistira.
Terdapat sejumlah persoalan pengelolaan sampah yang cukup mencolok di Jakarta, diantaranya belum maksimalnya fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah di hulu.
"Mulai dari Bank Sampah yang kurang maksimal, kemudian TPS dan TPS 3R yang juga perlu dikuatkan, sosialisasi masif nanti kepada masyarakat terkait pilah sampah," kata pria yang akrab disapa Wawan.
Setelah rapat internal, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait mulai dari eksekutif, pakar dan melakukan peninjauan langkah ke lapangan.
"Sampai yang makro akan kita bahas salah satunya jenis teknologi kelola sampah yang tepat di Jakarta, kemudian baru kita jadwalkan rapat rapat dan kunjungan lapangan ya, melibatkan pihak-pihak terkait" ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, kehadiran Pansus Pengelolaan Sampah diharapkan dapat mereformasi sistem pengelolaan sampah agar ke depan jauh lebih baik.
"Harapan kami, Pansus ini tidak hanya berhenti pada pembahasan normatif, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang implementatif," kata Wibi.
Terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan sampah di Jakarta, diantaranya belum efektifnya penguatan pengurangan sampah dari hulu.
Belum optimalnya teknologi pengelolaan sampah seperti Refuse Derived Fuel (RDF) atau waste to energy, hingga pembenahan tata kelola di hilir.
Termasuk yang menjadi sorotan lanjut Wibi, terkait keselamatan pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang masih rentan.
Apalagi setelah insiden longsor gunung sampah di TPST Bantargebang, terdapat korban jiwa yang merupakan pekerja sopir truk sampah.
"Keselamatan kerja para pekerja DHL yg bertugas di bantar gebang juga menjadi perhatian serius dan penting jangan sampai ada korban jiwa lagi," ujarnya.
Menurut Wibi, kasus longsor gunung sampah TPT Bantargebang sampai menimbulkan korban jiwa belum dijelaskan secara rinci oleh DLH kepada DPRD DKI Jakarta.
"Kasus tersebut juga harus bisa di terjawab di pansus pengolahan sampah, karena sampai sekarang DPRD belum menerima penjelasan secara langsung dari DLH ataupun UTPST bantar gebang secara jelas," tegasnya.
