TRIBUNTRENDS.COM - Rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI yang digelar pada Rabu, 1 April 2026, berlangsung panas setelah muncul perbedaan data anggaran.
Ketegangan bermula ketika Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menyoroti ketidakakuratan laporan yang dipaparkan pihak kementerian.
Ia menemukan adanya selisih angka yang dinilai tidak sinkron, terutama pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.
Kondisi ini membuat jalannya rapat yang semula formal berubah menjadi penuh perdebatan.
Saleh menilai inkonsistensi data tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam proses pengawasan anggaran negara.
Perhatian kemudian tertuju pada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang memimpin pemaparan.
Dalam momen yang ramai diperbincangkan, ia tampak belum dapat memberikan penjelasan rinci terkait perbedaan angka tersebut.
Klarifikasi yang disampaikan dinilai belum menjawab pertanyaan utama mengenai dasar perhitungan laporan.
Situasi semakin tidak nyaman ketika tim internal kementerian, termasuk dari biro perencanaan, juga belum mampu menyajikan data yang pasti.
Baca juga: Diminta Jelaskan Selisih Data, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Bingung, Kena Semprot Anggota DPR
Sorotan kemudian mengarah kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang memimpin pemaparan.
Dalam momen yang kemudian viral di media sosial, Widiyanti tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipersoalkan.
Penjelasan yang disampaikan belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan dalam laporan tersebut.
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi, termasuk dari Biro Perencanaan, juga tidak dapat menyajikan angka pasti.
Ketidakmampuan memberikan data yang eksak membuat forum rapat dipenuhi kebingungan, bahkan di antara pejabat yang hadir sendiri.
Baca juga: 6 Fakta Widiyanti Putri Menteri Pariwisata Prabowo-Gibran, Istri Wisnu Wardhana Punya Harta Rp 5,4 T
Saleh menegaskan bahwa persoalan anggaran negara tidak bisa ditangani dengan pendekatan perkiraan.
Ia menekankan bahwa setiap angka dalam laporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus exact,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara.
DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Langkah ini diharapkan dapat mengklarifikasi selisih yang muncul sekaligus memperbaiki tata kelola pelaporan di internal kementerian.
Baca juga: Sosok Joop Ave, Menteri Pariwisata Era Soeharto, Punya Darah Belanda, Akrab dengan Ibu Tien
Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial.
Reaksi publik pun bermunculan, sebagian mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sementara lainnya menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam konteks ini, kejelasan data dan ketepatan perhitungan menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
(TribunTrends.com/Wartakotalive.com)
