TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kembali mencuri perhatian setelah video rapat beredar.

Kredibilitasnya sebagai seorang menteri kembali dipertanyakan.

Dalam video yang beredar, Menpar Widiyanti Putri sedang rapat bersama Komisi VII DPR RI.

Duduk di antara jajaran pejabat Kementerian Pariwisata, Widiyanti mulai menjelaskan isi laporan yang ada di depannya.

Suasana mendadak tegang ketika pembahasan anggaran berujung pada temuan selisih data yang tidak sinkron.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mempertanyakan keakuratan laporan anggaran yang disampaikan pihak kementerian pada rapat yang digelar Rabu (1/4/2026) lalu.

Ketegangan muncul setelah Saleh menemukan adanya ketidaksesuaian angka, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.

Baca juga: Sosok 2 Menteri Prabowo Tentang Kebijakan Dedi Mulyadi, Menpar Widiyanti Putri Wardhana Beri Kritik

Ia menilai data yang disajikan tidak menunjukkan konsistensi dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Menpar Widiyanti yang memimpin pemaparan pun diminta untuk menjelaskan selisih angka ini.

Mimik wajahnya seketika berubah bingung seolah tak tahu harus menjawab apa.

Ia tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipersoalkan.

Widiyanti gelagapan menjawab pertanyaan tersebut dengan wajah ketakutan.

Saleh kemudian meminta pejabat biro perencanaan untuk menjelaskannya.

Namun jawaban anak buah Widiyanti ini masih kurang tepat hingga disemprot oleh Saleh.

Mencoba menimpali, Widiyanti hanya membaca teks dalam laporan di depannya.

Suasana rapat mendadak dipenuhi kebingungan ketika data yang disajikan tidak mampu memberikan kejelasan yang dibutuhkan.

Bahkan, para pejabat yang hadir tampak kesulitan memahami angka-angka yang seharusnya menjadi dasar pembahasan.

Di tengah situasi tersebut, Saleh menegaskan bahwa persoalan anggaran negara tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan perkiraan semata.

Ia mengingatkan bahwa setiap angka dalam laporan wajib memiliki landasan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.

“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.

Baca juga: Prilly Latuconsina Geram dengan Sikap Menpar Widi saat Kunker Pelosok Daerah, Tuai Dukungan

Bagi Saleh, ketidakakuratan data bukan sekadar persoalan teknis.

Lebih dari itu, hal tersebut berkaitan langsung dengan kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara.

Karena itu, peran DPR sebagai lembaga pengawas menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah konkret, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki sekaligus menyampaikan ulang laporan anggaran yang telah melalui proses verifikasi.

Upaya ini diharapkan mampu menjelaskan selisih yang muncul, sekaligus memperbaiki sistem pelaporan di internal kementerian.

Di luar ruang rapat, momen tersebut dengan cepat menyita perhatian publik setelah potongan videonya beredar luas di berbagai platform media sosial.

Beragam tanggapan pun bermunculan.

Sebagian mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sementara yang lain menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas anggaran bukan hanya sekadar kewajiban administratif.

Lebih dari itu, ia merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam konteks tersebut, kejelasan data dan ketepatan perhitungan menjadi fondasi utama untuk memastikan integritas pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

Ini bukan kali pertama Menpar Widiyanti menjadi sorotan.

Kemampuannya sempat dipertanyakan karena ia tampak gelagapan saat menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris.

Padahal Widiyanti Putri merupakan lulusan Swiss namun terlihat tidak lancar berbahasa Inggris.

(TribunTrends/Ninda)