TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Layanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat seluruh Jawa Barat, harus bisa seperti di Perbankan yang efektif dan efisien. 

Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Dikatakan Dedi, saat ini layanan Samsat sudah mulai efektif melaksanakan isi surat edaran terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.

Terobosan tersebut, kata dia, dilakukan agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” ujar Dedi, Kamis (9/8/2026).

Menurutnya, layanan publik seperti samsat harus mencontoh kemudahan yang diberikan perbankan pada para nasabahnya.

Baca juga: Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung Dicopot Dedi Mulyadi Buntut Petugas Minta KTP untuk Bayar Pajak

Nasabah menggandrungi layanan perbankan karena mulai urusan kemudahan menarik tabungan hingga mengganti kartu ATM dan tabungan yang hilang tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan, ke bank ngambil uang nggak usah buku, bawa buku tabungan cukup bawa ATM."

"Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” katanya.

Layanan perbankan yang mensyaratkan keamanan tinggi pun terus berupaya mempermudah nasabahnya terkait transaksi keuangan, hal ini tentu bisa dipraktekan dalam layanan pemerintah. 

“Pemerintah ngurus (pajak) saja susah, orang bayar pajak itu dimudahin jangan dipersulit, ini harapan saya,” katanya.

Dedi menilai kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan harus disikapi dengan pelayanan yang cepat dan efisien.

Menurutnya saat ini tercatat ada 5 juta wajib pajak yang mengurungkan kewajiban karena dalam implementasi di lapangan pemerintah dinilai menghambat.

“Pada akhirnya males, logikanya kan sederhana. dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya orang tidak bayar pajak? Orang tidak bayar Jasa Raharja? Setelah itu apa problemnya terjadi kecelakaan mereka tanpa Jasa Raharja apa dampaknya balik lagi ke Pemprov tuh, berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja?” katanya.

Dirinya yakin dengan kemudahan yang tengah diinisiasi oleh Samsat Jabar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

“Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” ucapnya.(*)