TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ibadah Haji 2026 tetap dilaksanakan, meski kondisi geopolitik di Timur Tengah masih memanas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, seusai Rapat Kunjungan Kerja Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Jambi, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (9/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri 9 anggota DPR RI Komisi VIII, Gubernur Jambi, Biro Kesra Provinsi Jambi, dan beberapa pihak Kementerian Haji serta Kementerian Agama.

Marwan mengatakan kondisi geopolitik saat ini tidak bisa diprediksi. Namun, saat ini pihaknya mendapatkan gambaran sudah ada kesepahaman.

“Malah sekarang kita mendapatkan gambaran sudah ada kesepahaman yaitu untuk jeda berperang,” katanya.

Dia menuturkan, yang terpenting ialah pasal undang-undang yang menyebutkan tentang perlindungan warga negara. 

“Di pasal mana pun di undang-undang haji, di undang-undang kewarganegaraan, itu pasal perlindungan itu penting,” tuturnya.

Marwan menjelaskan, pihak terkait sudah melakukan simulasi. Pihaknya juga tidak bisa membatalkan haji.

“Kita tidak membatalkan haji, karena pihak Saudi juga tidak menyatakan pembatalan, kita berangkat,” jelasnya.

Dia menerangkan, kunjungan itu bertujuan memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.

“Ya, persiapan haji kita karena tinggal secara formal pemberangkatan tinggal 12–11 hari lagi. Mungkin Jambi tidak berada di dalam jadwal awal pemberangkatan,” tegasnya.

“Tapi, tetap saja kita akan meyakinkan semua pihak bahwa penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan normal sekalipun geopolitik sering dipertanyakan,” sambungnya.

Marwan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Yang kedua, layanan terhadap jemaah kita ini harus lebih baik dibanding yang dahulu. Karena sekarang ini menterinya sudah secara khusus, Menteri Haji dan Umrah,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII menemukan sejumlah hal yang menjadi perhatian, terutama terkait pembiayaan.

Marwan menyebut adanya efisiensi biaya yang berhasil ditekan hingga Rp2 juta per jemaah melalui penghitungan detail setiap komponen.

Namun, ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jambi untuk pemberangkatan jemaah ke embarkasi.

“Ternyata Provinsi Jambi untuk memberangkatkan jemaah ke embarkasi, untuk pesawat terbang, kemudian dari daerah ke asrama haji di sini, mereka mengalokasikan anggaran 40 miliar lebih. Ini luar biasa,” ucapnya.

Komisi VIII juga membuka kemungkinan perubahan embarkasi untuk mempermudah akses jemaah, termasuk mempertimbangkan infrastruktur seperti jalan tol ke depan.

Skema tanazul juga menjadi perhatian untuk mengurai kepadatan di Mina saat puncak ibadah haji.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris  menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji asal Jambi tahun ini mencapai 3.306 orang dan secara umum telah siap diberangkatkan.

“Insyaallah empat itu ada alasan dan tidak masalah. Intinya adalah jemaah haji dari Jambi sudah siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah,” imbuhnya.

Sejauh ini masih ada kendala pada proses pengadaan transportasi udara, khususnya terkait penawaran dari maskapai.

“Tinggal lagi masalah pesawat sudah lelang, ternyata belum ada yang menawarkan karena harga tadi. Nah insyaallah dengan harga baru nanti kita siapkan tambahan dananya, maka nanti ada nego ulang dengan maskapai-maskapai yang lelang itu,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)
 

Baca juga: Jadwal Keberangkatan Haji Asal Jambi 2026, Berangkat Pertama pada 5 Mei