Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sebanyak 19 advokat Pakubuwono XIV Purboyo selaku tergugat mengundurkan diri di sidang gugatan penggantian nama di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (9/4/2026).
Dalam surat pernyataan pengunduran diri, mereka menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai honorarium.
“Bahwa bersamaan dengan surat pengunduran diri ini kami juga menyampaikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi ‘bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.’”
Salah satu kuasa hukum Tamrin mewakili 19 advokat tersebut untuk menjalani sidang pengunduran diri. Selanjutnya pihaknya tidak akan mewakili Purboyo di persidangan ke depan.
“Sidang hari ini penyerahan secara fisik pengunduran diri menjadi kuasa hukum Sinuhun PB XIV. Kita sudah melaksanakan sidang hari ini. Selanjutnya majelis hakim akan memanggil pihak prinsipal. Mau dihadiri sendiri atau diwakilkan kuasa hukum yang baru,” jelasnya.
Ia pun menyinggung salah satu perkara yang ditangani.
Saat ini Purboyo resmi menyandang di KTP sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas atas jasanya dan tim kuasa hukum.
“Tapi saya berharap kita ini sudah menjadi pejuangnya Purboyo penetapan nama harapannya keringat pejuang bisa menjadi wadah penghubung hubungannya sebagai keluarga kembali,” tuturnya.
Menurutnya, komunikasi yang terhambat menjadi persoalan utama yang melatarbelakangi pengunduran diri ini.
Ia sendiri belum pernah bertemu secara langsung dengan kliennya tersebut.
“Alasannya ya begini ada teori komunikasi kuasa hukumnya memegang gembok. Purboyo atau PB XIV yang memegang kuncinya. Tanyakan langsung ke beliau. Kalau kita memaknai kuasa hukum kita sudah berjuang saya harap kalau ada permasalahan kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Apa juga yang mau kita cerita. Saya dan PB XIV atau Sinuhun Purboyo belum pernah ketemu sampai hari ini. Belum ketemu,” ungkapnya.
Selama ini, komunikasi dilakukan melalui perantara.
Menurutnya, komunikasi semacam ini tidak ideal apalagi berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh kuasa hukum.
“Ya lebihnya ya memang seperti ini kalau memang ada teori istilahnya hubungan antara klien dan kuasa hukum. Hubungannya antara klien dan kuasa hukum ini Mas Purboyo atau PB XIV menitip pesan sama orang lain bisa kurang bisa lebih. Menitip uang bisa kurang bisa lebih. Oleh sebab itu kami sebagai kuasa hukumnya atau mantan kuasa hukumnya sebaik-baiknya harus langsung antara klien dengan kuasa hukum,” jelasnya.
Sebanyak 19 advokat mengundurkan diri tidak hanya dalam perkara ini.
Mereka juga mengundurkan diri dari perkara lain seperti gugatan SK Kementerian Kebudayaan ke Pelaksana Keraton Solo KGPHPA Tedjowulan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI.
“19 advokat menyatakan mundur semua. Ya mungkin komunikasinya ada. Tapi kan banyak perkara yang diserahkan. Yang ditangani ada 3 SK Kementerian Kebudayaan yang diberikan kepada Gusti Tedjo, kedua gugatan LDA atas penetapan nama PB XIV yang oleh Dukcapil Solo diterbitkan KTP. Selanjutnya RDP di DPR sudah kita cabut juga. Semua sudah kita cabut juga,” jelas Tamrin.
Pihaknya telah mengirimkan surat ke pihak Sinuhun Purboyo mengenai pengunduran diri.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari mantan kliennya tersebut.
“Kita sudah upload di e-court hari Rabu minggu kemarin. Kita sudah bersurat ke klien maunya kita sebagai kuasa hukum klien memberikan kuasa dengan baik-baik saja. Berpisah dengan baik-baik pula. Komunikasi yang tersendat bisa tersambung lagi. Sampai hari ini belum ada tanggapan,” terangnya.
Kuasa hukum LDA selaku penggugat penggantian nama Sigit N Sudibyanto mengungkapkan pengunduran diri ini menghambat persidangan.
Kalender persidangan yang telah disepakati terpaksa molor.
“Kalau dirasa menghambat ya sedikit iya. Sekarang sudah ada court calender yang disepakati. Ada semacam ini jadi agak molor. Tapi apa pun kita serahkan ke majelis hakim untuk menilai. Kemarin terakhir replik,” jelasnya.
(*)
