TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para pegawainya setiap Jumat mulai 10 April 2026 besok.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam menekan belanja dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kebijakan WFH dibarengi plafonisasi BBM, supaya sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat, belanja BBM-nya turun," ujarnya, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4/26).
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi staf, sehingga pejabat eselon tiga ke atas tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
Jika terdapat anak buah yang kebingungan menyusun rencana kegiatan, maka atasan memiliki kewajiban untuk memberikan arahan tugas agar jam kerja tetap efektif dan efisien.
Selain itu, pimpinan di masing-masing unit kerja juga diminta melakukan zoom meeting secara berkala, terutama pada pagi hari untuk memberikan arahan awal.
"Kalau tidak nge-zoom, ya jelas nggak ada koordinasi. Sehingga mereka syaratnya (WFH) di rumah terfasilitasi juga untuk sinyalnya, cukup untuk komunikasi," ucapnya.
Disinggung mengenai potensi penyalahgunaan WFH untuk keperluan rekreasi atau wisata, Wali Kota memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai.
Pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti membolos atau tidak bekerja sesuai rencana yang dilaporkan di instansinya.
"Kalau sampai bolos atau malah wisata, ya dianggap tidak masuk tanpa izin. Hari itu tidak dihitung masuk kerja. Kan ketentuan sanksi sudah ada, mulai teguran ringan hingga berat sesuai dengan akumulasi ketidakhadiran," pungkasnya.
