TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Kalimantan Utara (Kaltara) tidak sekadar agenda rutin organisasi. Ada sejumlah penekanan strategis yang menjadi fokus utama, mulai dari mekanisme demokrasi mufakat, penjaringan calon ketua DPC, hingga target besar menghadapi Pemilu 2029.
Wakil Sekjen DPP PKB, Zainul Munasichin, yang juga anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan dirinya mendapat mandat langsung dari Ketua Umum dan Sekjen DPP PKB untuk memimpin jalannya Muscab di seluruh DPC se-Kaltara.
Zainul Munasichin menyampaikan, arahan Ketua Umum Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mengedepankan demokrasi berbasis musyawarah mufakat dalam proses pemilihan ketua DPC.
“Seluruh kader yang ada di DPC-DPC diberikan kesempatan untuk bisa ikut kontestasi menjadi Ketua DPC PKB yang nanti akan diputuskan oleh DPP PKB melalui proses dari penjaringan kemudian juga sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan,” ujar Zainul Munasichin/
Baca juga: Komitmen PKB Kaltim di Muscab, Tarik Dukungan Politik hingga Bidik 11 Kursi DPRD
Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin DPC yang memiliki kapasitas, rekam jejak, serta integritas untuk membesarkan partai ke depan.
Tak hanya itu, ia juga menekankan agar tidak ada kader yang terpinggirkan dalam proses Muscab. Semua calon yang masuk penjaringan tetap akan dirangkul menjadi satu kekuatan utuh.
“Seluruh calon-calon Ketua DPC yang masuk di dalam penjaringan nanti akan tetap kita rangkul menjadi satu kekuatan yang utuh untuk membesarkan DPC PKB di masing-masing kabupaten dan kota,” tegasnya.
Lebih jauh, Zainul menyampaikan amanah DPP agar DPW dan DPC PKB Kaltara mulai memperkuat konsolidasi, kaderisasi, serta proses pencalonan legislatif lebih dini.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaring figur potensial, mengingat target besar PKB Kaltara pada Pemilu 2029 adalah peningkatan kursi dan suara secara signifikan.
“DPP berharap PKB Kaltara 2029 bisa mengirim satu wakil untuk DPR RI di Senayan dan kita ikhtiarkan sekuat tenaga,” ujarnya.
Baca juga: Sosok Herman Anggota DPRD Kaltara, Anak Pesisir di Nunukan Tiga Kali TerpilihJadi Ketua DPW PKB
Karena itu, ia menegaskan bahwa ketua DPC yang terpilih harus memiliki karakter pekerja keras, agresif, kreatif, serta mampu merebut hati masyarakat Kaltara.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Kaltara, Herman, yang diketahui saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kaltara, menjelaskan pelaksanaan Muscab kali ini digelar secara serentak sesuai arahan DPP, dengan melibatkan seluruh jajaran pengurus DPC di Kaltara.
Dalam forum tersebut, masing-masing DPC akan mengusulkan nama bakal calon ketua, yang jumlahnya bisa tiga hingga lima orang. Bahkan, masih terbuka ruang bagi usulan tambahan di luar struktur yang telah disusun.
“Nanti akan ada pembacaan terkait dengan bakal calon ketua-ketua DPC sekaligus juga komposisi kepengurusan. Bisa tiga, empat, atau lima nama dari masing-masing DPC,” jelas pria yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara.
Herman menambahkan, mekanisme Muscab PKB kini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya hanya mengandalkan musyawarah mufakat tanpa uji kelayakan, kini seluruh calon ketua wajib mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
Proses UKK ini akan dilakukan dalam dua tahap, bahkan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan asesmen secara profesional terhadap kemampuan para calon.
“Seluruh kepengurusan wajib mengikuti UKK, terutama ketua-ketua atau calon ketua nanti akan mengikuti tahapan UKK tahap 1 dan 2,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan proses seleksi ini seperti evaluasi kendaraan. Jika kerusakan terlalu besar, maka lebih baik mengganti dengan yang baru agar mampu “berlari kencang” menghadapi kompetisi politik 2029 yang dinilai semakin ketat.
Lebih lanjut, Herman menegaskan PKB Kaltara kini tidak hanya menargetkan peningkatan kursi legislatif, tetapi juga mulai menyiapkan kader untuk bertarung di eksekutif.
“Ke depan mudah-mudahan kader sudah siap untuk bertarung di eksekutif, karena partai politik adalah tempat menggodok calon kepemimpinan,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa kinerja DPC akan terus dievaluasi secara berkala dan terukur. Setiap DPC diwajibkan melaporkan aktivitas, jaringan, serta capaian politiknya, yang kemudian dinilai secara profesional setiap tiga bulan.
“Jadi dia terukur, bukan atas selera, tetapi memang berdasarkan basis kinerjanya secara profesional,” pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
