Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Masrian Mizani | Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 17 dari 21 Kepala SMA, SMK, SLB, dan pengawas sekolah di Aceh Barat Daya (Abdya) mengajukan mosi tak percaya kepada Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) wilayah kabupaten setempat, Irma Suryani.
Hal itu disampaikan para kepala sekolah dalam konferensi pers, yang dilaksanakan di salah satu warung kopi di Kabupaten Abdya, Kamis (9/4/2026).
Kepala SMAN 4 Abdya Harianto menyampaikan, mosi tak percaya itu diajukan berdasarkan berbagai kondisi yang dirasakan oleh kepala sekolah dan guru dalam proses kerja dan koordinasi.
Pihaknya menilai, Kacabdisdik Abdya tidak lagi menciptakan suasana profesional, kondusif, dan berkeadilan.
"Pola komunikasi yang kurang terbuka dan tidak membangun rasa nyaman dalam bekerja, sehingga banyak persoalan di lapangan tidak terselesaikan dengan baik dan justru menimbulkan keresahan," ungkap Harianto, yang ikut dibenarkan oleh kepala sekolah lainnya.
Selain itu, sebutnya, Kacabdisdik juga dinilai melakukan intervensi yang terlalu tinggi terhadap kewenangan teknis sekolah, sehingga ruang gerak kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugas profesional menjadi terbatas.
"Selama ini juga muncul kesan adanya pembelahan komunikasi dan adu domba, baik antara kepala sekolah dengan guru, maupun antar kepala sekolah, yang berujung pada terganggunya harmonisasi kerja," ujarnya.
Baca juga: DPMPTSP Abdya Lakukan Monev Rutin Tiga Perusahaan Tambang
Selama ini, tambahnya, proses pemeriksaan, evaluasi, dan pembinaan dinilai kurang objektif dan transparan, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan kepala sekolah.
"Kepemimpinan beliau juga belum menunjukkan arah yang kuat, solutif, dan merangkul, terutama dalam menghadapi persoalan lintas sekolah yang membutuhkan keputusan cepat dan bijak," imbuhnya.
Ia juga menyebutkan, Plt Kacabdisdik juga mencari-cari kesalahan kepala sekolah yang kemudian dijadikan alat tekanan, ancaman administratif, bahkan dibawa ke ranah hukum.
"Dalam beberapa hari terakhir kondisi ini kita nilai nyata terjadi di lapangan. Situasi tersebut menimbulkan kesan adanya tekanan berlebihan yang berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap kebijakan sekolah, sehingga memunculkan rasa takut, menurunkan keberanian dalam mengambil keputusan, serta mengganggu independensi dan wibawa kepemimpinan kepala sekolah," ucapnya.
Selain itu, sambungnya, kurangnya konsistensi dalam menjaga keputusan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam forum resmi, dan minimnya ruang dialog serta musyawarah dengan para pemangku kepentingan sekolah, sehingga aspirasi dari bawah tidak terserap secara utuh.
Sehingga, tambahnya, menurunnya kepercayaan serta moral kerja tenaga pendidikan, akibat suasana koordinasi yang dianggap tidak lagi kondusif dan penuh ketidakpastian.
Pihaknya menilai, seorang pemimpin seharusnya hadir sebagai figur yang mempersatukan, merangkul, dan menguatkan kolaborasi antar satuan pendidikan, bukan menimbulkan kesan pemecah belah.
"Kepemimpinan yang memisahkan komunikasi antar sekolah kita nilai berpotensi melemahkan solidaritas, koordinasi, serta semangat bersama dalam mendukung program pendidikan Pemerintah Aceh," kata Harianto.
Baca juga: Usaha Potong Ayam Gampong Pasar Terbakar, BPBK Abdya Sigap Padamkan Api
Sebelum mosi ini disampaikan, ucap Harianto, para kepala sekolah telah berupaya menempuh jalur musyawarah dan komunikasi internal secara baik, dengan harapan persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Namun, jelasnya, karena berbagai aspirasi dan masukan yang telah disampaikan belum menghadirkan perubahan yang berarti, maka mosi ini menjadi langkah bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan di Abdya.
"Melalui mosi ini kami meminta agar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh, objektif, dan terukur terhadap kepemimpinan Plt Kacabdisdik Abdya, dengan mempertimbangkan fakta lapangan, aspirasi kolektif kepala SMA/SMK/SLB, dan pengawas serta keselarasan terhadap visi pendidikan Pemerintah Aceh," pintanya.
"Langkah ini kami nilai penting demi menjaga stabilitas, profesionalisme, integritas kelembagaan, dan marwah dunia pendidikan di Abdya," tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa mosi tersebut disampaikan bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moral demi terciptanya kepemimpinan yang mempersatukan, beretika, profesional, dan berpihak pada kemajuan pendidikan.
"Kami memohon kepada Kadisdik Aceh agar segera mengambil tindakan tegas secepatnya, demi menjaga stabilitas, kepercayaan, dan marwah pendidikan SMA/SMK/SLB di Kabupaten Abdya," pungkas Harianto.
