Grid.ID -Dedi Mulyadi beri kritikan untuk Dinas Pariwisata Subang. Hal itu imbas kurangnya respon saat kelola Lembur Pakuan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan. Kali ini menyentil Dinas Pariwisata Kabupaten Subang.

Terbaru, kritikan Dedi Mulyadi untuk Dinas Pariwisata Subang jadi sorotan. Hal itu imbas kurangnya respon saat kelola Lembur Pakuan.

Momen ketika Dedi Mulyadi menyampaikan sindiran kepada Dinas Pariwisata Subang terjadi saat dirinya berpidato dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Subang pada Senin (6/4/2026). Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi awalnya menyinggung soal identitas budaya serta pentingnya menjaga kebersihan.

Ia menegaskan bahwa budaya Sunda yang kerap dipandang bernuansa mistis, seharusnya justru dijadikan sebagai dasar identitas dan jati diri dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Dedi juga menyoroti bagaimana pemikiran dan nilai-nilai Sunda dapat menjadi pijakan dalam kehidupan, sebagaimana negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika yang tetap berpegang pada warisan leluhur mereka.

Ia pun memberi contoh bahwa nilai budaya Sunda tercermin dalam filosofi kebersihan yang diyakini mampu membawa keberkahan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang diiringi dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki.

“Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar dan rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka dan tempat-tempat yang bersih,” ujarnya.

Ia kemudian meminta para pemimpin agar sigap bertindak dan memiliki inisiatif dalam merapikan berbagai persoalan, dibandingkan terlalu lama terjebak dalam diskusi.

Ia juga menyoroti bahwa Kabupaten Subang memiliki potensi berkembang melalui dua sektor utama, yakni sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Namun, capaian tersebut tidak lepas dari peran pemimpin yang mampu bergerak cepat serta memiliki inisiatif.

Singgung Dinas Pariwisata Kabupaten Subang

Terkait sektor pariwisata, ia menilai bahwa pariwisata merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi tujuan utama pembangunan.

“Pariwisata bukan tujuan utama, melainkan efek dari lingkungan yang tertata, sungai yang jernih, dan jalan yang bersih.”

“Jika daerah indah, masyarakat akan memviralkannya sendiri tanpa perlu promosi mahal dari dinas terkait, gak usah pakai Dinas Pariwisata,” ujar Dedi Mulyadi menyindir.

Menurut Dedi Mulyadi, lingkungan yang terjaga kebersihannya mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Ia menjelaskan, promosi bisa terjadi secara alami dari masyarakat yang datang dan merasakan langsung, termasuk para influencer yang membagikannya melalui media sosial.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai promosi pariwisata tidak perlu mengandalkan anggaran dari APBD. Dedi menegaskan bahwa peran pemerintah, termasuk Dinas Pariwisata, adalah melakukan pendampingan serta pengelolaan destinasi agar terbebas dari berbagai gangguan, seperti praktik parkir liar.

Namun, ia menyayangkan karena secara teknis dinas belum menjalankan fungsi pelayanan tersebut dengan maksimal. Ia pun menyindir bahwa sejumlah dinas cenderung lebih fokus pada pekerjaan berbasis proyek.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga mencontohkan Lembur Pakuan yang merupakan kawasan tempat tinggalnya yang kini berkembang menjadi destinasi wisata edukatif. Saat membahas hal tersebut, Dedi terlihat menyampaikan kekecewaannya terhadap Dinas Pariwisata Kabupaten Subang.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta dinas terkait untuk turut mengelola Lembur Pakuan, namun respons yang diterima dinilai kurang memadai.

“Saya mengurus Lembur Pakuan itu, beberapa kali minta Dinas Pariwisata Kabupaten Subang, kurang respons, padahal Gubernur yang minta, apalagi rakyat,” sentil Dedi Mulyadi.

Tak hanya menyoroti Dinas Pariwisata, Dedi Mulyadi juga mengkritik kinerja Satpol PP yang dinilai belum sigap dalam menertibkan serta membongkar bangunan liar maupun spanduk ilegal. Ia bahkan mengaku harus turun tangan sendiri dengan menggerakkan seorang anggota Bhabinkamtibmas di Kecamatan Kalijati, bahkan memberinya uang bensin agar pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat.

Dari peristiwa tersebut, Dedi menilai bahwa kinerja para pejabat dan dinas masih sebatas menjalankan prosedur, tanpa inisiatif lebih. Karena itu, ia memilih menyebut dirinya sebagai “Gubernur Pinggiran” agar dapat lebih dekat dan langsung terjun ke masyarakat.

“Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah, kenapa? Karena kami ingin mencapai kemajuan,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti berbagai infrastruktur yang telah dimiliki Kabupaten Subang, seperti tiga gerbang tol yang sudah tersedia. Ia menambahkan, Subang kini juga memiliki peluang investasi besar dengan hadirnya industri otomotif, namun pemanfaatannya dinilai belum maksimal.

Dedi pun menegaskan pentingnya agar masyarakat lokal bisa merasakan manfaat tersebut, termasuk dengan bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Subang. Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi turut mengingatkan agar para pejabat tidak sekadar bekerja secara normatif dan formalitas belaka.

Ia menekankan pentingnya para pejabat untuk turun langsung ke lapangan guna memberikan dampak nyata, dibanding hanya terlibat dalam rapat-rapat yang bersifat administratif. Menurutnya, masih banyak persoalan di masyarakat yang perlu ditangani secara langsung di lapangan.

“Subang dan Jawa Barat tidak akan maju jika cara berpikir pemimpin dan ASN hanya bersifat normatif, hanya mengejar WTP atau tunjangan, tanpa dialektika pengabdian yang total,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia juga membandingkan dengan ketahanan peradaban Iran yang dinilai mampu mandiri meski berada di bawah tekanan embargo, berkat sistem pendidikan yang kuat serta kepemimpinan yang sederhana dan tidak hanya bergantung pada rapat tertutup.