TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla agar pemerintah menaikkan harga BBM, dijawab oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran secara lugas meminta maaf kepada Jusuf Kalla karena usul tersebut tidak dilakukan.

Alasan Gibran, hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Wapres Gibran ke Warga di Tanah Gerak Jangli Semarang: Jangan Bolak Balik ke Rumah Dulu

• Detik-detik Bocah 6 Tahun Tertabrak Mobil Boks di Wonosobo, Tiba-tiba Lari Kencang

Meski begitu, pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan, termasuk usulan JK yang meminta harga BBM naik untuk meringankan beban subsidi di sektor energi.

"Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan arahan Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," kata Gibran seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (10/4/2026).

Gibran menjelaskan, pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu, menurut Gibran, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong.

Gibran mencontohkan, Presiden Prabowo yang baru saja meresmikan pabrik kendaraan bus dan truk listrik PT Vektor Sakti Industri (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk) milik Bakrie Group di Magelang pada Kamis (9/4/2026).

Alasannya karena, Jusuf Kalla menilai subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang.

"Kami minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi."

"Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla pada Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Bicara AI hingga Coding di UKSW Salatiga, Wapres Gibran: Anak Muda Jangan Cuma Jadi Pasar!

• Chat Genit Guru SMP ke Siswi Gegerkan Blora, Berikut Kronologi Awalnya

Pertimbangan dari usulan tersebut tak lain adalah harga BBM yang melonjak karena perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Banyak negara yang akhirnya melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri akibat perang di Timur Tengah.

Menurut JK, apabila pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga BBM dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar.

JK berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang sehingga masyarakat Indonesia nantinya akan merasakan dampaknya.

Di sisi lain Jusuf Kalla tidak memungkiri, kenaikan harga BBM saat terjadi penyesuaian dan rasionalisasi harga minyak dunia mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.

Dia juga memberikan contoh kenaikan BBM akan berdampak positif pada pergerakan orang dan berujung pada penghematan yang diinginkan pemerintah.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima."

"2005, 2014, tidak ada demo karena kami jelaskan secara baik. Apalagi ini masalah eksternal."

"Eksternal itu artinya terpaksa bagi kami terpaksa karena dari luar," kata JK. (*)

Sumber Kompas.com