Abdul Muttalib Hamid
Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenaikan harga bahan pokok mulai terasa di sejumlah pasar tradisional di Makassar usai Lebaran.

Kondisi ini membuat daya beli warga melemah dan memicu perubahan pola konsumsi.

Secara umum, tekanan harga ini dipicu oleh beberapa faktor utama.

Lonjakan permintaan pasca-Lebaran membuat stok di tingkat pasar cepat menipis.

Ketergantungan pada kedelai impor juga menjadi faktor penting, mengingat bahan baku tempe dan tahu sangat dipengaruhi fluktuasi harga global.

Selain itu, biaya logistik antar wilayah, khususnya distribusi antar-pulau, turut mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kenaikan harga jagung dan pakan ternak juga memperparah tekanan pada komoditas berbasis protein hewani seperti telur dan ayam.

Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah di Sulawesi Selatan.

Daya beli cenderung melemah karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat.

Di sisi pedagang kecil, strategi mempertahankan harga dengan mengurangi ukuran produk menjadi pilihan agar tetap kompetitif.

Namun, kondisi ini berpotensi memicu inflasi pangan yang lebih luas dan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Perubahan pola konsumsi juga mulai terlihat.

Sebagian rumah tangga beralih ke alternatif yang lebih murah, yang dalam jangka panjang berisiko memengaruhi kualitas gizi.

Situasi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat langkah intervensi.

Sejumlah upaya antisipatif dinilai perlu dipercepat.

Operasi pasar melalui distribusi langsung oleh Badan Urusan Logistik menjadi langkah kunci untuk menahan lonjakan harga.

Subsidi logistik juga penting untuk menekan biaya distribusi, khususnya ke wilayah-wilayah yang bergantung pada pasokan luar daerah.

Selain itu, diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan ikan dan kacang-kacangan, perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor.

Penguatan cadangan pangan strategis serta kerja sama antarwilayah, termasuk dengan sentra produksi di Jawa dan Nusa Tenggara Timur, juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah. (*)