BANGKAPOS.COM - Inilah rekam jejak Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay yang cecar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat rapat.
Dalam forum tersebut, ia mengkritisi ketidaksesuaian data anggaran yang dipaparkan oleh pihak kementerian.
Rapat yang awalnya berjalan formal berubah menjadi tegang ketika Saleh mulai mempertanyakan kejelasan angka-angka yang disampaikan.
Baca juga: Kontroversi Marsudin Nainggolan, Calon Hakim Pengganti Anwar Usman yang Pernah Terseret OTT KPK
Ia secara langsung mencecar Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, terkait rincian anggaran yang dinilai belum transparan.
Salah satu poin yang disoroti adalah angka transfer ke daerah yang disebut mencapai Rp5,7 miliar. Saleh mempertanyakan asal-usul dan kejelasan angka tersebut karena dinilai belum dijelaskan secara detail.
"Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?" tanya Saleh dikutip dari TV Parlemen.
Menanggapi pertanyaan itu, Widiyanti menyebut angka tersebut berasal dari deputi pemasaran. Namun, ketika didalami lebih lanjut apakah dana tersebut merupakan bagian dari program kementerian atau hanya kegiatan pemasaran, jawabannya terdengar kurang meyakinkan.
"Pemasaran," jawab Widiyanti singkat.
Jawaban tersebut langsung mendapat respons tegas dari Saleh yang menilai adanya ketidakjelasan dalam penyusunan laporan anggaran.
"Tuh kan," ujarnya.
Suasana rapat pun menjadi canggung ketika jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, tidak mampu memberikan angka pasti untuk menjelaskan selisih yang dipermasalahkan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pengawasan penggunaan anggaran negara.
Saleh menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak boleh didasarkan pada perkiraan semata, melainkan harus berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak," tegasnya di hadapan peserta rapat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap angka dalam laporan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, baik secara administratif maupun substantif, mengingat fungsi DPR sebagai lembaga pengawas penggunaan dana publik.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki serta menyerahkan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Di luar forum resmi, potongan video momen tersebut langsung beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik. Banyak warganet menyoroti pentingnya kesiapan data serta transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Diketahui, Saleh Daulay bukan sosok baru dalam dunia akademik maupun politik.
Ia merupakan eks dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum terjun penuh ke dunia politik.
Saleh lahir di Sibuhuan, Sumatera Utara, pada tahun 5 April 1987.
Ia adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Utara II untuk periode 2024–2029 (sebelumnya juga menjabat pada periode 2014–2019).
Ia beragama Islam dan menikah dengan Wirdah Rahmi Nasution pada 11 Desember 2002 dan dikaruniai tiga orang anak kandung.
Riwayat pendidikan
Saleh Daulay menyelesaikan pendidikan tingginya hingga jenjang Strata-III (S3).
Jenjang pendidikannya meliputi: S3 di UIN Syahid Jakarta dengan program studi Filsafat (lulus 2009); tiga kali menempuh S2, yaitu di Colorado State University dan UI Jakarta (Filsafat) serta UIN Syahid Jakarta (Sejarah Kebudayaan Islam); dan S1 Bahasa Arab dari USU Medan (lulus 1997).
Karier Profesional dan Legislatif
Sebelum berkiprah penuh di dunia politik, pekerjaan terakhir beliau adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen di UIN Syahid Jakarta (2009–2013) dan IAIN Raden Fatah (2001–2009).
Di DPR RI, rekam jejak beliau sangat menonjol dalam berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD):
Ketua Komisi VIII (2014–2016).
Wakil Ketua Komisi IX (2016–2019).
Anggota Komisi IX (2019–2024).
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) (2019–2021).
Ketua Fraksi PAN DPR RI (2022–2024) dan
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI (2016–2019).
Pengalaman Organisasi
Saleh Daulay memiliki pengalaman organisasi yang luas dan aktif di organisasi-organisasi besar keagamaan dan kepemudaan:
Menjabat sebagai Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah (2010–2014).
Pernah menjadi Ketua Komisi Luar Negeri MUI Pusat (2010–2015).
Menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI Pusat (2010–2015).
Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) saat masa kuliah.
Ia juga tercatat sebagai penerima penghargaan SATYA LENCANA KARYA SATYA dari Presiden RI.
(Tribunnewsmaker.com/TribunJakarta.com/Bangkapos.com)
