Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang menggembirakan pada awal tahun 2026.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, M. Irfan Surya Wardana, dalam Sarasehan Perekonomian dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), Kamis (9/4/2026) kemarin.
Dalam pemaparannya, Irfan menegaskan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, melalui berbagai kebijakan seperti subsidi, bantuan sosial, hingga stimulus ekonomi, APBN hadir sebagai “Shock Absorber” untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam gejolak ekonomi.
Kinerja keuangan negara di Bengkulu pada awal tahun ini tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp409,5 miliar atau tumbuh 24,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga: Willy Aditya Buka Suara Kasus Refpin Babysitter di Bengkulu, Tuding Dugaan Pelanggaran HAM
Sementara itu, Belanja Negara juga meningkat tajam dengan realisasi mencapai Rp2,35 triliun atau naik 25,33 persen.
Kenaikan paling mencolok terjadi pada Belanja Modal yang melonjak hingga 245,56 persen, seiring percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Tak hanya itu, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) juga telah terealisasi sebesar Rp156,38 miliar kepada 42.646 penerima hingga 31 Maret 2026.
Penyaluran ini dinilai turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor riil.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp1,9 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan publik, termasuk penyaluran dana BOS kepada 359.435 siswa serta operasional 118 puskesmas melalui BOK.
Program sosial lainnya seperti Makan Bergizi Gratis juga terus berjalan dengan menjangkau lebih dari 214 ribu penerima manfaat di Bengkulu.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini, DJPb Bengkulu memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Di antaranya adalah mendorong belanja berkualitas yang lebih produktif, seperti program padat karya dan bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan penggunaan anggaran di dalam wilayah Bengkulu dengan melibatkan pelaku usaha lokal.
Digitalisasi pajak dan layanan publik juga menjadi perhatian, melalui penerapan sistem non-tunai, e-retribusi, hingga penggunaan tapping box untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.
Tak kalah penting, seluruh satuan kerja diminta mempercepat realisasi program prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat tanpa menunggu akhir tahun anggaran.
Menutup paparannya, Irfan menegaskan komitmen DJPb Bengkulu dalam memberikan pelayanan terbaik melalui prinsip PACAK, yakni Profesional, Akuntabel, Cepat, Amanah, dan Kolaboratif.
“Momentum positif pada Triwulan I 2026 ini menjadi modal kuat untuk terus meningkatkan sinergi dalam mewujudkan Bengkulu yang lebih sejahtera,” tutup Irfan.
