Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo
TRIBUNFLORES.COM, BORONG----Dengan melihat sering terjadi abrasi pantai di wilayah pesisir sepanjang pantai utara (Pantura) yakni di wilayah Kecamatan Sambi Rampas dan Kecamatan Lamba Leda Utara, di Kabupaten Manggarai Timur, warga Pantura meminta bantuan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Wargfa Pantura Manggarai Timur telah menyiapkan menyurati pemerintah pusat agar Presiden Prabowo turun tangan atasi abrasi di daerahnya.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nurkholis mewakili masyarakat Pantura yang terdampak kepada TRIBUNFLORES.COM, Jumat 10 April 2026.
Nurkholis menerangkan, di wilayah sepanjang garis pantai di wilayah Pantura mulai dari Sambi Rampas sampai di Lamba Leda Utara dampak abrasi sudah sangat mengkhawatirkan atau meresahkan bagi warga setempat.
Baca juga: WFH Kabupaten Ngada, Pegawai Eselon Masuk, Staf Bekerja dari Rumah
Nurkholis mengatakan, dampak abrasi ini telah memberikan kerugian besar bagi masyarakat di wilayah pesisir sepanjang garis pantai itu. Ia mengatakan sudah ratusan rumah, puluhan hektar lahan, dan tanaman milik warga hilang termasuk infrastruktur publik seperti sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya.
Terjadi Dalam 20 Tahun Terakhir
Nurkholis mengatakan, kondisi abrasi pantai yang memberikan kerugian besar bagi warga sepanjang pesisir pantai utara itu dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Ia menyebut daratan yang terkikis dampak abrasi itu sudah sekitar 50 meter .
"Ini sudah menghilangkan sekian ratus rumah, sekian puluh hektar lahan-lahan warga yang produktif. Ini tentu sangat memberikan kerugian yang besar bagi warga sekitar,"ujarnya.
Akan Surati Presiden Prabowo
Nurkholis mengatakan, abrasi pantai ini sudah sering disampaikan pada setiap tahun terhadap Pemerintah Daerah maupun melalui DPRD sebagai wakil rakyat, namun kondisi keuangan APBD terbatas.
Dengan melihat keterbatasan fisikal dari Pemda Manggarai Timur, kata Nurkholis, masyarakat Pantura akan melaporkan atau menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
"Karena penanganan abrasi ini cukup sulit dengan menggunakan APBD sebab sangat kecil. Sehingga kami sangat berharap perhatian dan penangan cepat oleh pemerintah pusat baik melalui Balai maupun Kementerian PUPR, karena jika dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun ke depan maka ancaman kerusakan akan lebih besar dampak dari abrasi ini,"Pungkasnya. (rob)