TRIBUNKALTIM.CO - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali menjalani persidangan kasus korupsi akhir pekan ini.
Sidang kasus korupsi PM, Benjamin Netanyahu yang sempat tertunda akibat perang Iran tersebut dijadwalkan dilanjutkan menyusul berlakunya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.
Pengadilan menyatakan bahwa "kembalinya sistem peradilan untuk bekerja" memungkinkan sidang Benjamin Netanyahu digelar kembali, dengan agenda mendengarkan kesaksian saksi pihak pembela mulai Minggu (12/4/2026).
Izin pembukaan kembali aktivitas di sebagian besar wilayah negara diberikan oleh Komando Front Dalam Negeri militer Israel setelah gencatan senjata dicapai, Selasa (7/4/2026) malam waktu AS.
Baca juga: Nasib Netanyahu Usai Trump Putuskan Gencatan Senjata: Posisinya Terpojok, Dinilai Gagal Capai Target
Benjamin Netanyahu menghadapi sejumlah dakwaan dalam tiga kasus korupsi berbeda yang telah bergulir sejak 2019 dan mulai disidangkan pada 2020.
Sementara itu, pada kasus ketiga, Benjamin Netanyahu dan istrinya, Sara, dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari 260.000 dollar AS (sekitar Rp 4,4 miliar), berupa cerutu, sampanye, dan perhiasan, dari para miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik.
Satu dakwaan lainnya dalam kasus ini sebelumnya telah dibatalkan.
Benjamin Netanyahu berulang kali membantah semua tuduhan tersebut dan menilai proses hukum yang menjeratnya sebagai "pengadilan politik".
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, pria berusia 76 tahun ini tercatat sebagai PM Israel pertama yang menjalani persidangan pidana semasa menjabat.
Proses persidangan kerap mengalami penundaan, termasuk karena kesibukan resmi Netanyahu.
Sidang yang kembali dilanjutkan ini diperkirakan masih akan berlangsung panjang tanpa kepastian waktu berakhirnya.
Di tengah berjalannya proses hukum, muncul tekanan agar Netanyahu mendapatkan pengampunan.
Pada 30 November 2025, Netanyahu mengumumkan telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Israel Isaac Herzog.
Ia beralasan bahwa sidang yang berlarut-larut telah memicu perpecahan sengit di masyarakat dan memperparah keretakan politik, sehingga merugikan stabilitas dan keamanan nasional.
Benjamin Netanyahu juga mengkritik persyaratan pengadilan yang mewajibkannya bersaksi tiga kali seminggu, yang disebutnya sebagai hal yang "mustahil".
Desakan pengampunan tidak hanya datang dari dalam negeri.
Presiden AS Donald Trump secara langsung meminta Herzog memberikan grasi kepada Netanyahu saat berpidato di parlemen Israel, yang kemudian diikuti dengan surat resmi.
Tak lama berselang, pengacara Netanyahu juga resmi menyerahkan permohonan tersebut.
Kantor Presiden Herzog mengonfirmasi telah menerima permohonan tersebut.
"Ini adalah permintaan luar biasa yang membawa implikasi signifikan.
Setelah menerima semua pendapat yang relevan, presiden akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus," demikian pernyataan resmi tersebut seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Hingga kini, belum ada keputusan atas permohonan grasi tersebut, dan proses hukum kasus korupsi terhadap Netanyahu tetap berlanjut di pengadilan.
Kasus ini turut memperkuat polarisasi di Israel, di mana pendukung Netanyahu menilai sidang ini bermotif politik, sementara penentangnya memandangnya sebagai uji kebebasan peradilan.
Sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel (lebih dari 18 tahun sejak 1996), Benjamin Netanyahu sebelumnya juga menuai kritik besar atas wacana reformasi peradilan yang digulirkannya pada akhir 2022.
Wacana tersebut memicu gelombang protes besar sepanjang 2023 yang mereda setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023.
Meski disibukkan dengan proses hukum dan krisis keamanan regional, pemimpin Partai Likud tersebut menyatakan niatnya untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang dijadwalkan sebelum akhir 2026.
Baca juga: AS dan Israel Sudah Tidak Sejalan, Trump Klaim Sering Peringatkan Netanyahu dalam Konflik di Iran
(*)
