WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M, kesiapan pemerintah kembali disorot tajam.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola lama: janji manis tanpa implementasi nyata.

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta (8/4/2026), Selly menuturkan bahwa kesiapan haji bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah Indonesia.

“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Dari hasil peninjauan lapangan, Selly menemukan persoalan klasik kembali berulang: akomodasi jauh dari standar. Ia menemui adanya hotel jemaah berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram — melampaui batas ideal 4–5 kilometer yang sebelumnya disepakati.

Baca juga: ASN Pemkot Jakarta Timur Mulai WFH Hari Jumat Ini, Wali Kota Munjirin Ingatkan untuk Taati Aturan

Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tapi berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, fasilitas dasar seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak, bahkan berisiko membahayakan.

Masalah lain muncul di sektor katering yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Selly mengingatkan, dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji, seharusnya persoalan mendasar seperti ini tidak lagi terjadi.

Di sisi logistik, distribusi koper jemaah berjalan lambat. Hingga kini, realisasinya disebut masih jauh dari target. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan keseluruhan sistem layanan haji.
Begitu pula dengan maskapai nasional, Garuda Indonesia, khususnya terkait kesiapan armada dan kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.

“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka, apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” terangnya.

Baca juga: Hari Pertama WFH ASN Pemprov DKI Jakarta, Deretan Kursi Kosong di Ruang Kerja Balai Kota Jakarta

Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah, Selly menilai pemerintah harus lebih serius dalam antisipasi potensi eskalasi konflik. Ia mendesak adanya protokol evakuasi yang jelas serta penentuan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Lebih dari itu, ia juga menekankan pentingnya skema perlindungan menyeluruh — tidak hanya sebatas asuransi kematian, tapi juga perlindungan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk potensi pembatalan penerbangan akibat faktor keamanan.

“Semua skenario terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kita ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal dalam kondisi apa pun,” ungkapnya.