Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Eddyson, mengungkapkan perkembangan positif kawasan Balai Buntar selama Ramadan hingga pasca-Lebaran 2026.
Menurut Eddyson, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut mengalami peningkatan signifikan, didorong oleh tingginya antusiasme masyarakat.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan berencana akan merubah wajah balai buntar menjadi pusat kuliner baru di Kota Bengkulu.
Hal itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu, melalui UMKM di Bengkulu.
TribunBengkulu.com, mencoba mendatangi lokasi yang nanti nya akan disulap menjadi pusat kuliner baru di Bengkulu, Rabu (4/2/2026).
Setibanya di Balai Buntar, tampak tenda-tenda dan meja-meja telah tersusun rapih di samping gedung Balai Buntar.
Para pengunjung mulai dari pelajar, mahasiswa hingga keluarga, berbelanja makanan maupun minuman di sana.
Sayang nya, tak ada pengelola parkir untuk membantu pengunjung menata kendaraan nya agar rapi dan aman.
Salah satu penjual makanan Cha Donuts Pumpkin, Budi Black mengatakan, rencana penataan ulang lingkungan Balai Buntar menjadi pusat kuliner oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan ini, sangat ditunggu oleh pihaknya.
“UMKM yang gabung di Balai Buntar ini, sangat senang nian (tata ulang Balai Buntar, red), membuat tempat kami ini di renov lah, agar nanti orang datang merasa nyaman saat belanja di sini,” ungkap Budi saat diwawancarai TribunBengkulu.com, Rabu (4/2/2026) pukul 16.11 WIB.
Untuk saat ini fasilitas yang ada seperti air maupun mushola untuk shalat sudah memadai.
Jika nanti Pemerintah Provinsi Bengkulu, ingin meningkat kan fasilitas, agar pengunjung lebih nyaman, tentu pihak nya sangat senang.
“Kalau fasilitas Alhamdulillah sudah cukup, seperti air dan mushola sudah ada,” jelas Budi.
Namun, Budi juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Bengkuly nanti nya, jika terealisasi penataan ulang balai buntar menjadi pusat kuliner.
Jangan dilupakan untuk fasilitas parkir di balai buntar, menurut Budi fasilitas parkir sangat penting untuk kenyamanan pengunjung.
“Kalau bisa parkir ada yang ngurus untuk menata kendaraan yang berkunjung, biar rapi dan aman, jadi pengunjung nyaman,” tutup Budi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan penataan ulang kawasan Gedung Balai Buntar dengan mengedepankan konsep tertib, rapi, dan berorientasi estetika.
Langkah ini diambil untuk meredam polemik keberadaan lapak pedagang sekaligus mendorong Balai Buntar menjadi ikon baru pusat kuliner di Kota Bengkulu.
Hal itu disampaikan dalam rapat di ruang rapat merah putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (3/2/2026).
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Eddyson, menegaskan bahwa penataan dilakukan melalui pendekatan dialog dan kesepakatan bersama lintas pihak.
Pemerintah Provinsi, tidak memilih langkah penggusuran, meskipun secara fungsi awal Balai Buntar bukan diperuntukkan sebagai area berdagang.
“Pemerintah tidak mengusir pedagang. Kita duduk bersama semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Prinsipnya adalah penataan, bukan penggusuran,” ungkap Eddyson usai rapat di ruang rapat merah putih, Selasa (3/2/2026) pukul 15.23 WIB.
Menurut Eddyson, Gubernur Bengkulu telah memberikan ruang kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Jumlah pedagang yang terlanjur banyak membuat pendekatan persuasif menjadi pilihan paling rasional.
Meski begitu, penataan tetap dilakukan dengan aturan yang ketat agar kawasan tidak kembali semrawut.
Dalam kebijakan terbaru nantinya, Pemprov Bengkulu menetapkan batas maksimal 150 pedagang yang diperbolehkan berjualan di kawasan Balai Buntar.
Jumlah tersebut ditetapkan setelah dilakukan pengukuran lokasi dan kajian estetika kawasan.
“Kalau sampai 200 pedagang, kawasan akan terlihat ramai dan tak rapih. Dengan 150 pedagang, masih ada ruang, tempat duduk, dan tampilannya tetap rapi,” tutur Eddyson.
Setiap pedagang nantinya akan menempati lapak berukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter. Penataan tidak hanya menyasar jumlah dan ukuran lapak, tetapi juga cara penyajian dagangan hingga tampilan produk.
“Kita ingin UMKM tertata dengan baik, mulai dari penyajian makanan, display barang, sampai visual lapaknya. Konsepnya kita buat secantik mungkin,” jelas Eddyson.
Melalui penataan ini, Balai Buntar diharapkan bertransformasi menjadi pusat kuliner yang nyaman, representatif, dan ramah pengunjung.
Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan di Kota Bengkulu.
Terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Eddyson menyebut belum ada ketetapan resmi. Saat ini pemerintah masih menyusun regulasi melalui tim khusus karena kawasan tersebut merupakan aset milik daerah.
“Setelah aturan rampung, baru kita lakukan sosialisasi kepada para pedagang,” kata Eddyson.
Dari sisi fasilitas, Pemprov Bengkulu juga menjajaki kerja sama dengan Bank Bengkulu untuk penyediaan tenda bagi pedagang.
Namun, fasilitas tersebut baru akan direalisasikan setelah proses penataan dan verifikasi pedagang selesai.
Seleksi pedagang akan dilakukan secara ketat. Pemerintah akan menelusuri rekam jejak pedagang untuk mencegah praktik kepemilikan lapak ganda oleh pedagang yang sudah berjualan di lokasi lain.
“Kita akan tracking. Jika ada pedagang yang tiga hari berturut-turut tidak berjualan, akan kita keluarkan. Kita ingin pedagang yang benar-benar serius,” tutup Eddyson.
Dengan penataan ini, Pemprov Bengkulu berharap Balai Buntar tidak hanya menjadi ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang publik yang tertib, indah, dan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM serta citra Kota Bengkulu.
“Alhamdulillah, selama bulan puasa peningkatannya luar biasa. Setelah Lebaran, meskipun masih ada pedagang yang belum kembali, antusiasme masyarakat tetap tinggi,” ungkap Eddyson saat diwawancarai di Komplek Perkantoran Gubernur Bengkulu, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kawasan Balai Buntar masih bersumber dari pajak parkir.
“Untuk PAD saat ini baru dari pajak parkir. Rata-rata penerimaan sekitar Rp500 ribu per hari,” jelas Eddyson.
Pendapatan tersebut berasal dari aktivitas parkir dengan sistem pembagian hasil antara pengelola dan pemerintah daerah.
“Pembagiannya 70 persen untuk pengelola dan 30 persen untuk pemerintah daerah,” tambah Eddyson.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengembangkan Balai Buntar menjadi kawasan kuliner unggulan yang dapat beroperasi hingga malam hari.
Saat ini, aktivitas UMKM di lokasi tersebut masih terbatas sekitar tiga jam operasional, sehingga dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan.
“Nanti akan kita dorong agar UMKM bisa buka sampai malam. Kita juga akan siapkan panggung hiburan dan penataan seperti konsep kawasan wisata kuliner,” jelas Eddyson.
Dengan rencana tersebut, Balai Buntar diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi kuliner andalan di Bengkulu, sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan kontribusi terhadap PAD.
