Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kota Bandung, hingga saat ini masih terkendala masalah lahan karena tiga lahan yang sebelumnya sudah diincar ternyata tidak memenuhi syarat.

Atas hal tersebut, Pemkot Bandung masih mencari lahan yang sesuai dengan standar untuk membangun Sekolah Rakyat tersebut. Sedangkan, proses pembelajaran ratusan siswa tahap pertama dilaksanakan numpang di tiga lokasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yoriza Sativa mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan amanah dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya masih berupaya untuk mencari lokasi yang lain.

"Kita masih mencari lokasi karena (lahan) memang ada standarnya. Dari Kementerian PU, selaku pengampu fisik pekerjaannya itu minimal harus 5 hektare," ujar Yoriza, Jumat (10/4/2026).

Untuk mencari lahan Sekolah Rakyat tersebut, pihaknya pun akan melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung.

"Sudah ketemu tiga lokasi, tapi belum memenuhi syarat. Jadi mau terus dicari supaya 2027 targetnya kita bisa dapat terus diusulkan ke pusat, nanti akan dibangun tahun 2027-2028 awal," katanya.

Untuk sementara ini, program Sekolah Rakyat di Kota Bandung masih berjalan dalam tahap rintisan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sejumlah fasilitas yang sudah ada, seperti Balai Latihan Kerja, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos/STKS), dan Wyata Guna.

Di lokasi tersebut, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat mencapai sekitar 250 siswa. Mereka terbagi dalam 10 kelas dengan masing-masing kelas berisi 25 orang siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Kota Bandung masih punya Sekolah Rakyat, tapi itu namanya Sekolah Rakyat rintisan, bukan yang permanen atau defenitif, itu ada tiga lokasi," ucap Yoriza.

Yoriza mengatakan, pihaknya membuka peluang lokasi di luar wilayah administratif Kota Bandung untuk Sekolah Rakyat ini. Tetapi dengan catatan lahan tersebut harus merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung.

"Tidak apa-apa keluar Kota Bandung juga, yang penting asetnya milik kita. Nanti kita akan terus mencari apakah ada lahan di Kota Bandung atau di kabupaten, yang penting asetnya punya Kota Bandung," katanya.

Selain itu, wilayah Bandung Timur, khususnya di Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru juga menjadi salah satu kawasan yang dipertimbangkan sebagai lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.