TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri Aras, menyebut ribuan pokok-pokok pikiran (Pokir) diajukan DPRD ke gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Amalia menegaskan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Amalia memaparkan total usulan yang diserahkan kepada Pemprov Sulbar mencapai 5.772 usulan.

Baca juga: Tahun Ini, Mateng Jadi Lokus Pembangunan RS Program PHTC Kemenkes dan Peningkatan ke Tipe C

Baca juga: Wanita Nikahi Wanita di Malang, Korban Diiming-imingi Lamborghini dan Rumah Mewah

Ribuan usulan tersebut mencakup empat bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat di enam kabupaten di Sulbar.

"DPRD telah menyerahkan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah usulan sebanyak 5.772 yang berasal dari komisi dan anggota DPRD," ujar Amalia di hadapan Gubernur Sulbar dan tamu undangan, saat sambutan pembukaan Musrenbang tingkat Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (10/4/2026).

Adapun rincian ribuan usulan tersebut terdiri dari 2.598 usulan (sektor terbesar) bidang kesejahteraan masyarakat.

Kemudian bidang ekonomi dan keuangan 1.700 usulan, bidang pembangunan 789 usulan, serta bidang pemerintahan 685 usulan.

Amalia menjelaskan, ribuan usulan tersebut dirumuskan menjadi lima poin prioritas utama.

Fokus pertama adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah.

Selanjutnya, DPRD menekankan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan SDMunggul, serta pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan perikanan sebagai motor ekonomi kerakyatan.

"Kami juga memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program tepat sasaran, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," lanjutnya.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar tersebut berharap agar Pemerintah Pemprov Sulbar menjadikan 5.772 usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Menurutnya, Musrenbang adalah forum strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas.

"Tentu kami berharap ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat," pungkas Amalia.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kemendagri, Bappenas, unsur Forkopimda, para Bupati se-Sulbar, serta tokoh masyarakat dan akademisi.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi