TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinkronisasi dan percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum yang membahas progres pembangunan kawasan pemerintahan Papua Pegunungan, Jumat (10/4/2026).

Ribka meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami secara komprehensif arahan teknis dari Kementerian PU, terutama terkait waktu pelaksanaan, master plan, serta potensi perubahan dalam proses pembangunan.

“Pertama soal waktu, kedua terkait master plan, dan ketiga jika ada perubahan-perubahan, ini harus diperhatikan karena menjadi titik krusial,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keselarasan antara Pemda dengan kebijakan pusat agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Transformasi Budaya Kerja ASN Diterapkan di Indonesia Timur

“Secara teknis, tolong ikuti tahapan yang diminta oleh Kementerian PU dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Ribka juga menyoroti pentingnya percepatan penentuan lokasi pembangunan gedung pemerintahan strategis, seperti kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Menurutnya, kepastian titik koordinat menjadi faktor krusial agar proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu serta sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

“Pak Sekda dan Pak Gubernur harus bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan DPR Papua Pegunungan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah rampung sejak Desember 2025.

Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal dan terkoordinasi.

Baca juga: Kunjungi Sitaro, Mendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Rumah Terdampak Bencana