TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pemerintah Kota Makassar menargetkan penambahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri pada tahun 2026.

Target tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pokja Bunda PAUD Kota Makassar.

Kegiatan berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Jumat (10/4/2026).

Rakerda ini menjadi forum strategis untuk merumuskan program kerja peningkatan layanan PAUD.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor.

Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya perluasan akses PAUD negeri.

“Penambahan PAUD negeri ini penting untuk memastikan akses pendidikan anak usia dini semakin merata,” ujarnya.

Ia menyebut, masih ada wilayah di Makassar yang belum memiliki PAUD negeri.

“Karena itu, kita dorong minimal satu PAUD negeri baru di setiap kecamatan yang belum terlayani,” jelasnya.

Menurut Melinda, upaya ini harus didukung semua pihak.

“Tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas layanan seiring dengan penambahan jumlah lembaga.

“Jangan hanya menambah jumlah, tapi kualitas juga harus kita jaga,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyebut pihaknya siap mendukung program tersebut.

“Kami akan memetakan wilayah prioritas untuk pembangunan PAUD negeri baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perencanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Data menjadi dasar utama agar pembangunan tepat sasaran,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian.

“Guru PAUD harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan,” tambahnya.

Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina P, mengatakan penambahan PAUD negeri masuk dalam program prioritas 2026.

“Targetnya minimal satu PAUD negeri baru di wilayah yang belum memiliki,” ujarnya.

Ia menyebut, program ini bertujuan memperluas akses layanan pendidikan usia dini.

“Kita ingin semua anak mendapatkan layanan PAUD yang layak dan berkualitas,” katanya.

Selain itu, Pokja juga mendorong implementasi wajib belajar PAUD satu tahun.

“Ini penting untuk anak usia 5 sampai 6 tahun sebelum masuk jenjang berikutnya,” jelasnya.

Rakerda ini juga menjadi ruang evaluasi program tahun sebelumnya.

“Kita melihat apa yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki,” ujar Titin.

Diskusi lintas sektor turut digelar dalam kegiatan ini.

Para peserta menyampaikan masukan terkait pengelolaan PAUD.

“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat layanan PAUD secara menyeluruh,” tutupnya. (*)