TRIBUNJABAR.ID - SOREANG - Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Nisya Ahmad di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, menjadi ruang terbuka bagi suara yang selama ini kerap luput dari sorotan: para kader Posyandu.

Dalam agenda yang berlangsung pada Jumat (10/4), sejumlah ibu kader Posyandu menyampaikan langsung keluh kesah mereka terkait insentif yang dinilai belum layak jika dibandingkan dengan beban kerja yang mereka emban. Mereka bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari pemantauan tumbuh kembang anak hingga edukasi gizi dan kesehatan ibu.

“Kerja kami tidak mengenal waktu. Tapi insentif yang diterima sering kali tidak cukup, bahkan untuk sekadar mengganti biaya operasional,” ungkap salah satu kader Posyandu dalam forum tersebut.

Menanggapi hal itu, Nisya Ahmad menegaskan bahwa persoalan insentif kader Posyandu bukan sekadar isu teknis anggaran, melainkan menyangkut penghargaan terhadap peran vital perempuan dalam sistem kesehatan berbasis masyarakat. Ia menyatakan komitmennya untuk mendorong evaluasi kebijakan insentif agar lebih adil dan proporsional.

“Peran kader Posyandu sangat strategis dalam menopang pelayanan kesehatan dasar. Negara tidak boleh abai. Ini harus menjadi perhatian serius, baik di tingkat daerah maupun provinsi,” tegasnya.

Kegiatan pengawasan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan program, tetapi juga tentang kesejahteraan aktor-aktor di dalamnya yang sering kali bekerja dalam sunyi, tanpa sorotan.

Forum ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan kebijakan yang lebih berpihak pada kader Posyandu, agar semangat pengabdian mereka tidak terus-menerus dibayar dengan ketimpangan. Di tengah wacana besar tentang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, suara kader Posyandu mengingatkan: sistem yang kuat dibangun dari mereka yang dihargai secara layak.