SERAMBINEWS.COM, ISLAMABAD — Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijadwalkan memimpin delegasi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Sabtu (11/04).

Ia akan bertolak ke Islamabad, Pakistan, yang disebut menjadi lokasi perundingan tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance disebut akan memimpin delegasi Amerika dalam perundingan itu.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam program Today BBC pada Kamis (09/04).

Pakistan Jadi Mediator

Pakistan disebut semakin berperan sebagai mediator utama dalam upaya perundingan antara Iran dan AS.

Hal ini terjadi setelah beberapa upaya diplomasi sebelumnya mengalami kegagalan.

Sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya sempat dikeluarkan dari daftar target serangan Israel.

Menurut sumber tersebut, Israel mengetahui koordinat sejumlah pejabat Iran dan berencana menyingkirkan mereka. 

Namun, AS disebut meminta Israel membatalkan rencana tersebut agar jalur negosiasi tetap terbuka.

Baca juga: Gencatan Senjata Terancam Gagal! Donald Trump Tuduh Iran Langgar Kesepakatan di Selat Hormuz

Profil Mohammad Bagher Ghalibaf

Mohammad Bagher Ghalibaf, yang kini berusia 64 tahun, dikenal sebagai tokoh senior Iran dengan latar belakang militer dan politik yang kuat.

Ia merupakan bagian dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan dikenal memiliki kedekatan dengan kalangan militer Iran.

Ia lahir di keluarga religius kelas pekerja di Torghabeh, dekat Mashhad.

Sejak remaja, ia telah mengikuti pengajian ulama revolusioner, termasuk Ali Khamenei yang kini menjadi Pemimpin Tertinggi Iran.

Setelah Revolusi Islam 1979, Ghalibaf bergabung dengan IRGC dan ikut berperang dalam Perang Iran–Irak.

Ia kemudian naik jabatan hingga menjadi komandan salah satu divisi tempur IRGC selama perang berlangsung (1980–1988).

Karier Militer dan Kepolisian

Setelah perang berakhir, karier Ghalibaf terus menanjak.

Pada 1997 ia diangkat menjadi komandan Angkatan Udara IRGC.

Setahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Iran pada usia 39 tahun.

Selama menjabat, ia memperkenalkan sejumlah reformasi administratif, termasuk layanan hotline darurat kepolisian dan penyederhanaan pengaduan masyarakat.

Namun masa jabatannya juga diwarnai kontroversi, termasuk dugaan keterlibatan dalam penindasan protes mahasiswa tahun 1999.

Baca juga: Serangan Iran ke Pangkalan AS di Teluk Meningkat, Pakar Nilai Posisi Militer Amerika Kian Rentan

Wali Kota Teheran dan Karier Politik

Pada 2005, Ghalibaf mundur dari kepolisian dan maju dalam pemilihan presiden, namun kalah.

Ia kemudian diangkat menjadi Wali Kota Teheran, jabatan yang dipegangnya selama 12 tahun, menjadikannya wali kota dengan masa jabatan terlama di ibu kota Iran.

Selama menjabat, ia dikenal mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk perluasan sistem metro dan pembangunan jalan tol.

Namun, ia juga beberapa kali terseret skandal, termasuk dugaan penyalahgunaan properti pejabat pada 2016 serta kritik publik terkait runtuhnya gedung Plasco di Teheran yang menewaskan petugas pemadam kebakaran.

Ketua Parlemen dan Ambisi Presiden

Ghalibaf terpilih sebagai anggota parlemen pada 2020 dan kemudian menjadi Ketua Parlemen Iran.

Ia juga telah empat kali mencalonkan diri sebagai presiden (2005, 2013, 2017, dan 2024), namun selalu gagal.

Meski demikian, ia tetap menjadi figur penting dalam politik Iran, terutama karena kedekatannya dengan IRGC dan perannya dalam struktur pemerintahan.

Pada 2024, ia kembali terpilih sebagai Ketua Parlemen meskipun sempat menghadapi penolakan dari sebagian kelompok konservatif garis keras.

Peran Strategis Saat Ini

Dengan meningkatnya ketegangan antara Iran, AS, dan Israel, Ghalibaf kini dipandang sebagai salah satu tokoh kunci yang dapat berperan dalam diplomasi sekaligus koordinasi internal pemerintahan Iran.