TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alokasi anggaran pengadaan kendaraan operasional pada Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menjadi sorotan publik.
Besaran dana yang dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai perlu ditinjau kembali guna memastikan kesesuaian dengan prinsip efisiensi fiskal dan prioritas program nasional dalam penanganan masalah gizi.
Baca juga: Penampakan Kantor Pemenang Tender Motor Listrik MBG di Jakbar: Rumah Megah Tanpa Plang Nama
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat dua paket besar pengadaan kendaraan roda dua dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun.
Dana tersebut bersumber dari APBN dengan metode pemilihan e-purchasing.
Baca juga: Puluhan Polisi Apel di Gang Sempit, Perusahaan Motor Listrik MBG Hanya Sesekali Orang Keluar Masuk
Secara rinci, pengadaan ini terbagi dalam dua paket utama, masing-masing senilai Rp1,22 triliun dengan volume 24.400 unit per paket. Jika diakumulasikan, total pengadaan mencapai 48.800 unit sepeda motor yang ditujukan untuk wilayah operasional di seluruh Indonesia.
Meski detail jenis kendaraan tidak disebutkan secara eksplisit dalam laman tersebut, informasi yang berkembang di publik mengacu pada penggunaan sepeda motor listrik premium dengan harga estimasi mencapai Rp49,95 juta per unit termasuk PPN.
Besaran anggaran ini juga disoroti oleh Sekretaris Jenderal Mata Hukum, Mukhsin Nasir.
Dia berpendapat bahwa alokasi anggaran yang sangat besar untuk kendaraan operasional perlu dievaluasi agar tidak mengurangi fokus pada program inti, yakni peningkatan gizi masyarakat dan penurunan angka stunting.
"Alokasi anggaran untuk pengadaan ini perlu dikaji urgensinya. Publik mengharapkan anggaran yang bersumber dari rakyat lebih diprioritaskan pada intervensi gizi secara langsung ke masyarakat. Transparansi mengenai kajian teknokratis di balik pemilihan jenis kendaraan ini sangat diperlukan," ujar Mukhsin Nasir, Jumat (10/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, mengingat adanya informasi mengenai perlunya koordinasi lebih lanjut antara BGN dengan Kementerian Keuangan terkait persetujuan pagu anggaran tersebut.
Menurutnya, kepastian hukum dan ketaatan terhadap prosedur penganggaran sangat krusial bagi lembaga baru seperti BGN.
Terkait hal ini, DPR RI diharapkan segera mengambil sikap sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
Parlemen diminta untuk memanggil pihak terkait guna memberikan penjelasan mendalam mengenai efektivitas pengadaan kendaraan tersebut dalam menunjang keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah pengawasan dari DPR dianggap penting untuk memberikan kejelasan kepada publik apakah kebijakan pengadaan ini sudah melalui proses perencanaan yang matang dan sesuai dengan aturan tata kelola keuangan negara.
Hal ini bertujuan agar program nasional yang sangat strategis ini tetap menjaga kredibilitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR Tegaskan BGN Tak Pernah Laporkan Pengadaan Motor Listrik
“DPR RI tidak boleh diam melihat kegaduhan ini. Sebagai representasi rakyat, DPR harus segera merespon aspirasi publik dan menguji kebijakan pemerintah terkait pengadaan ini. Kita butuh kejelasan, apakah penjelasan Kepala BGN ini didasari oleh kajian teknokratis yang sah atau sekadar klaim sepihak yang melangkahi kewenangan Menteri Keuangan dan parlemen,” pungkasnya.
Pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumlah yang dipesan adalah 25.000 unit, dengan realisasi sekitar 21.801 unit, bukan 70.000 seperti yang sempat beredar di media sosial.
Fakta Utama Pengadaan Motor Listrik BGN
Direncanakan: 25.000 unit
Realisasi: 21.801 unit
Klarifikasi: Angka 70.000 unit yang beredar adalah tidak benar.
Kontroversi & Klarifikasi
