TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO- Warga yang ingin mengurus dan membayar pajak kendaraan tak perlu khawatir, meski program WFH diterapkan.

Pertama, pemberlakuan WFH ASN Pemprov Sulut hanya dua hari dalam sepekan.

Kedua, pelayanan di Samsat Manado tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: Samsat Manado Tetap Buka Layanan di Tengah WFH, Pelayanan Pajak Maksimal untuk Warga

Sehingga warga tetap mendapat layanan maksimal oleh petugas.

Pantauan di lokasi, aktivitas pelayanan berlangsung tertib dengan penerapan sistem kerja bergantian. 

Petugas tetap sigap melayani masyarakat, mulai dari proses pendaftaran hingga pembayaran pajak.

Pelaksana di Samsat Sulut, Jever Richard Rumondor, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan meskipun sebagian pegawai menjalankan WFH.

“Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Walaupun ada penerapan WFH, sistem pelayanan di Samsat Manado tetap berjalan optimal,” ujar Rumondor Jumat (10/4/2026)

Ia menjelaskan, pengaturan jadwal kerja dilakukan secara bergilir guna memastikan seluruh lini pelayanan tetap aktif. 

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang mengurus kewajiban pajaknya.

“Pelayanan kami pastikan maksimal. Masyarakat yang datang tetap dilayani dengan cepat, mudah, dan transparan,” tambahnya.

Rumondor juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat berada di area pelayanan, serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan guna mempercepat proses administrasi.

"Dengan komitmen ini, kami Samsat Manado menunjukkan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas, meski di tengah penyesuaian sistem kerja," jelasnya.

WFH ASN Pemprov Sulut

Gubernur YSK menyampaikan bahwa sistem WFH akan diberlakukan selama dua hari dalam sepekan.

Menurut Gubernur YSK , penjadwalannya direncanakan dilakukan pada hari Rabu dan Kamis setiap minggunya.

Meski begitu, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal dengan mewajibkan sebagian ASN tetap berkantor.

“WFH itu bekerja dari rumah, bukan cuti. Lupakan suasana libur kemarin, sekarang saatnya kembali fokus. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat terganggu,” tegasnya.

Ia menambahkan, skema tersebut diatur dengan proporsi kehadiran ASN di kantor sebanyak 50 persen, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa kinerja ASN akan terus dipantau secara ketat. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik, mengingat masyarakat turut mengawasi jalannya pelayanan.

“Jangan sampai muncul anggapan ASN malas atau hanya ‘makan tulang’ saat bekerja dari rumah. Ini harus dijaga,” ujarnya.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung program penghematan energi nasional di tengah situasi global yang dinamis, terutama terkait penggunaan bahan bakar minyak dan listrik. (REN)