TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Komisi III DPRK Manokwari, Abu Rumkel, menegaskan pembahasan APBD 2026 harus dilakukan sesuai mekanisme dan tepat waktu.

"Harus tepat waktu [pembahasan APBD] agar program pembangunan juga bisa berjalan optimal serta transparan," tutur Abu Rumkel kepada awak media di Manokwari, Jumat (10/4/2026).

Ia menyoroti keterbatasan waktu dalam pembahasan anggaran induk maupun perubahan yang kerap menghambat diskusi mendalam.

Abu Rumkel menilai kondisi ini berdampak pada kualitas perencanaan dan keterlambatan realisasi sejumlah komponen anggaran hingga memasuki bulan keempat tahun berjalan.

Baca juga: RDP DPRK Ungkap Penyebab Banjir di Pasar Sentral Sanggeng: Sampah dan Drainase Buruk

“Kalau terus terlambat, kita akan kesulitan mengejar target,” tegasnya.

Abu Rumkel juga menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran.

Bahkan ia menyoroti kebutuhan dana siap siaga untuk penanganan bencana serta keluhan mitra kerja di sektor perdagangan dan pengelolaan pasar, termasuk [Pasar Sentral Sanggeng].

Ia berharap koordinasi DPRK dan pemerintah daerah diperkuat sehingga proses penganggaran lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat meningkat.