SURYA.co.id – Harapan dunia untuk meredanya konflik Timur Tengah baru saja muncul setelah sinyal damai dari Iran dan dorongan agresif Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata. Namun, optimisme itu seketika runtuh.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak opsi damai di Lebanon dan memastikan operasi militer terus berjalan.
Penolakan ini terjadi di saat Washington tengah berupaya “cut loss” setelah beban militer yang ditaksir mencapai Rp28 triliun.
Sikap Netanyahu pun tak sekadar keputusan perang, melainkan sinyal pembangkangan terhadap Trump, sekutu terdekatnya sendiri.
Di balik perbedaan sikap ini, tersimpan benturan kepentingan dua pemimpin kuat.
Donald Trump dikenal ingin menutup bab konflik dengan citra sebagai “juru damai dunia”.
Mengakhiri perang akan menjadi kemenangan politik sekaligus strategi menyelamatkan ekonomi AS dari beban konflik berkepanjangan.
Sebaliknya, Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan domestik yang berbeda.
Bagi Netanyahu, menghentikan perang terlalu cepat berisiko melemahkan posisinya di dalam negeri, terutama dalam menghadapi ancaman dari Hizbullah.
Di titik ini, perang bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kelangsungan kekuasaan.
Netanyahu tampak enggan “dikendalikan” oleh agenda Washington, bahkan jika itu berarti berseberangan dengan Trump.
Baca juga: Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk Usai Trump Pilih Gencatan Senjata dengan Iran, Disebut Gagal Total
Menariknya, di tengah penolakan gencatan senjata, Israel justru membuka opsi “negosiasi langsung” dengan pemerintah Beirut.
Sekilas, ini terlihat seperti langkah diplomatis. Namun jika ditelaah lebih dalam, syarat tersebut hampir mustahil dipenuhi.
Negosiasi langsung tanpa mediator adalah hal yang sulit diterima oleh Hizbullah maupun pemerintah Lebanon, mengingat kompleksitas konflik dan ketidakpercayaan yang sudah mengakar.
Di sinilah letak strateginya, permintaan itu bisa menjadi cara elegan untuk menolak gencatan senjata, sambil tetap menjaga citra bahwa Israel “terbuka untuk dialog”.
Dengan kata lain, diplomasi digunakan sebagai tameng, sementara operasi militer terus berjalan.
Langkah Netanyahu ini menempatkan Trump dalam dilema besar.
Di satu sisi, Trump bisa saja mengambil langkah tegas seperti mengurangi dukungan militer terhadap Israel sebagai bentuk tekanan.
Namun di sisi lain, faktor politik domestik AS dan kekuatan lobi membuat opsi tersebut tidak mudah diambil.
Jika Trump memilih kompromi, maka posisi Amerika Serikat akan terlihat lemah di panggung global, seolah tak mampu mengendalikan sekutunya sendiri.
Sementara itu, dampak langsung dirasakan di Lebanon.
Pada Rabu (8/4/2026), Israel melancarkan sekitar 100 serangan udara ke berbagai wilayah, termasuk Beirut, yang menewaskan sedikitnya 254 orang menurut otoritas setempat.
Penolakan gencatan senjata hampir pasti akan memperparah eskalasi dalam beberapa hari ke depan.
Benjamin Netanyahu sedang memainkan perjudian politik berisiko tinggi.
Ia bertaruh bahwa Donald Trump tidak akan berani “memutus hubungan” di tengah konflik, meskipun langkahnya jelas bertentangan dengan agenda damai Washington.
Namun taruhan ini juga membawa konsekuensi besar: jika salah langkah, bukan hanya hubungan AS-Israel yang retak, tetapi juga stabilitas kawasan yang semakin tak terkendali.
Kini dunia menunggu respons dari Gedung Putih, apakah Trump akan mengirim “peringatan keras”, atau justru tunduk pada permainan Netanyahu?
Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Iran mengungkapkan bahwa mereka hampir meluncurkan serangan rudal ke Israel.
Rencana tersebut disebut sebagai respons langsung atas serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon.
Pengungkapan ini disampaikan oleh Ahmad Naderi, anggota Komite Ketua Majelis Konsultatif Islam Iran.
Ia menyatakan bahwa peluncuran rudal sempat direncanakan sehari sebelumnya, namun akhirnya ditunda setelah adanya intervensi dari Pakistan.
Menurut Naderi, pihak Pakistan meminta agar Iran memberi ruang bagi jalur diplomasi untuk berjalan.
Permintaan tersebut direspons dengan menunda aksi militer, meskipun situasi di lapangan masih sangat tegang.
Di sisi lain, Iran juga mengeluarkan peringatan keras terkait masa depan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).
Naderi menyebut bahwa AS dan entitas Zionis telah melanggar tiga klausul dalam perjanjian gencatan senjata yang ada, mengutip Al Mayadeen, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan bahwa jika pelanggaran tersebut terus berlanjut, maka tidak akan ada lagi negosiasi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keikutsertaan Iran dalam pembicaraan apa pun sepenuhnya bergantung pada dimasukkannya Lebanon sebagai bagian utama dalam kesepakatan gencatan senjata.
Tanpa itu, Iran menilai proses diplomasi tidak memiliki arti strategis.
“Iran tidak akan terlibat dalam negosiasi jika Lebanon dan gencatan senjata tidak menjadi bagian mendasar,” tegasnya.
Naderi juga menyoroti hubungan erat antara Iran dengan Hizbullah dan Lebanon. Ia menyatakan bahwa keduanya merupakan bagian integral dari kepentingan Iran di kawasan.
Oleh karena itu, setiap serangan terhadap Hizbullah akan dianggap sebagai ancaman langsung yang dapat memicu respons lebih luas.
Ia bahkan menegaskan bahwa selama serangan terhadap Hizbullah dan Lebanon masih berlangsung, Iran tidak akan membuka ruang untuk negosiasi.
Pernyataan ini memperlihatkan sikap tegas Teheran yang mengaitkan langsung jalur diplomasi dengan situasi di lapangan.
