TRIBUNTRENDS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi anggaran penyelenggara acara atau event organizer (EO) sebesar Rp 113,91 triliun di media sosial.

Isu ini sempat memicu berbagai pertanyaan publik, terutama soal urgensi penggunaan jasa EO dalam skala anggaran yang besar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan bahwa anggaran tersebut memang ada.

Menurutnya, penggunaan jasa EO bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kebutuhan strategis lembaga dalam menjalankan program-programnya.

Sebagai lembaga yang masih berada pada tahap awal pembentukan, BGN saat ini tengah fokus membangun fondasi utama.

Mulai dari penyusunan sistem, pembentukan struktur organisasi, hingga penguatan tata kelola operasional masih terus dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Anggaran Rp 113 M Bayar EO, BGN Sebut Kebutuhan Strategis, Klaim Sesuai Peraturan: Diawasi Lembaga

Dalam kondisi tersebut, BGN dinilai belum memiliki kapasitas penuh untuk mengelola kegiatan berskala besar secara mandiri.

"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa peran EO menjadi krusial karena memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN.

Kemampuan tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti perencanaan acara, koordinasi dengan vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

Tak hanya itu, penggunaan EO juga dinilai mampu membantu penataan administrasi dan keuangan agar lebih rapi dan terstruktur.

Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada vendor, hingga pelaporan kegiatan bisa berjalan lebih terpusat dan sistematis.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Dari sisi efisiensi, Dadan menilai menggandeng EO merupakan langkah yang lebih realistis dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, proses rekrutmen hingga pelatihan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.

Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.

EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan.

Baca juga: Kantor Pemenang Tender Motor Listrik MBG Dijaga Ketat, Tanpa Plang Nama, Pensiunan TNI Terlibat?

Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran.

Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.

Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X.

Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381.

Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan.

Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan.

Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.

(TribunTrends/Kompas)