TRIBUNBENGKULU.COM - Belum selesai soal anggaran motor listrik yang akan dibagikan oleh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), kini beredar kabar soal anggaran EO yang mencapai Rp 113,9 Triliun.
Kabar anggaran untuk EO yang mencapai Rp 113,9 Triliun ini dibenarkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.
Ia menyebut penggunaan jasa EO menjadi kebutuhan strategis lembaga.
BGN masih berada pada tahap awal pembentukan.
Lembaga ini masih menyusun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional.
Kondisi ini membuat BGN belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.
"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip dari Kompas.com, Minggu (12/4/2026).
Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum dimiliki secara penuh oleh BGN.
Kemampuan tersebut mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
Penggunaan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan.
Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terpusat dan sistematis.
"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.
Dadan menilai penggunaan EO lebih efisien dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat.
Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai membutuhkan waktu.
"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.
Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional.
Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.
"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," ungkapnya.
EO juga memberi masukan dalam perencanaan kegiatan. Masukan mencakup strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran.
Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.
"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.
Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X.
Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381.
Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.
Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan.
Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan BGN Tak Ada Anggaran Beli Motor Listrik di 2026 saya potong anggarannya
DPR Bakal Panggil Kepala BGN
Ramai terkait dengan motor listrik yang akan dibagikan ke kepala SPPG, Kepala BGN dadan Hindayan akan dipanggil oleh DPR.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebenarnya anggaran pembelian motor listrik yang kini tengah ramai diperbincangakan apalagi di tengah efisiensi anggaran.
Apalagi diketahui bahwa Menkeu Purbaya mengungkkapnkan jika anggaran untuk pembelian motor listrik sempat di tolak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucapnya, sebagaimana dikutip Detik.com.
Charles menyinggung soal pemgadaan motor listrik ini sebelumnya sempat ditolak.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," kata Charles, Rabu (08/04).
Menurutnya pengadaan motor ini dinilai pemborosan yang serius di tengah efisiensi anggaran.
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.
"Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," sambungnya.
