Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat kualitas birokrasi masa depan, melalui perluasan sekolah kedinasan yang tidak hanya difokuskan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi mencakup institusi lainnya di Indonesia.

​Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Denci Meri Nawipa mengatakan ini merupakan arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, guna memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda di Bumi Cenderawasih.Untuk memastikan program ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, BKPSDM akan menerjunkan tim khusus ke delapan kabupaten, yakni Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai. Tim yang akan bergerak pada pekan depan tersebut, nantinya mensosialisasikan kepada orang tua dan calon mahasiswa bahwa peluang masa depan sangat terbuka lebar.

"Kami akan sampaikan kepada mereka bawa masih banyak sekolah kedinasan selain IPDN yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah," kata Denci dalam rilis pers Pemprov Papua Tengah, yang diperoleh Tribun-Papua.com, Sabtu, (11/4/2026).

Baca juga: PERDATIN Papua Lantik Kepengurusan Baru, Targetkan Layanan Kesehatan Lebih Merata

Sekolah kedinasan yang akan difasilitasi meliputi, PKN STAN (Akuntansi Negara), Politeknik Ilmu Statistika (STIS), Politeknik Imigrasi (Poltekim), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), STMKG (Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) maupun, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

​"Program ini memprioritaskan putra-putri asli Papua Tengah sebagai bentuk implementasi semangat Otonomi Khusus (Otsus)," katanya.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan, terdapat tiga jalur seleksi yang disediakan yakni, jalur reguler, afirmasi kewilayahan khusus Tanah Papua, dan jalur pembibitan.

​"Untuk jalur pembibitan, seluruh biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Mereka yang lolos dipersiapkan untuk kembali dan mengabdi di daerah sendiri setelah lulus nanti," kata Wanda.

Dia memastikan pihaknya sedang membangun berkoordinasi intensif dengan Kementerian PAN-RB terkait pengajuan kuota khusus.

Baca juga: DPR Papua Tengah Minta Pemerintah Tidak Telantarkan Kopdes Merah Putih Setelah Gunting Pita

Senada dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Ferdinand Somnaikubun mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan pendampingan berupa Bimbingan Belajar (Bimbel) bagi calon peserta.

​Hal ini dilakukan karena Pemprov Papua Tengah ingin generasi muda provinsi ini tidak hanya sekadar ikut, namun mampu bersaing.

"Melalui pembinaan nanri, potensi mereka akan diarahkan sesuai dengan minat dan bakat di sekolah kedinasan yang tepat," ujar Ferdinand.

​Dengan terobosan tersebut, Ferdinand berharap pemuda Papua Tengah dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi bagian dari birokrat dan teknokrat yang akan memajukan daerah maupun bangsa di masa depan. (*)