BANGKAPOS.COM -- Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memperbaiki jalan rusak dengan APBD sebesar RP 6 triliun.
Krisantus Kurniawan menyebut, jika Dedi Mulyadi sanggup melakukannya, maka ia tak segan untuk mencium lutut Gubernur Jawa Barat tersebut.
Adapu hal ini bermula ketika warga Kalbar membanding-bandingkan provinsi mereka dengan Provinsi Jawa Barat di bawah pemerintahan Dedi Mulyadi atau KDM.
Mendengar keluhan warganya, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan ikut tergelitik.
Ia secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi untuk memperbaiki jalan rusak di Kalbar.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” katanya, dikutip dari TribunPontianak.co.id.
Baca juga: Rekam Jejak Ismet Efendi, Sekda Bangkalan Tidur saat Rapat dengan Bupati Lukman Hakim, Ditegur DPR
Krisantus Kurniawan lahir pada 3 Juni 1969, ia adalah seorang politikus Indonesia.
Saat ini Krisantus menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode tahun 2025 - 2030.
Ia diketahui menjadi anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat II.
Sebelumnya, ia merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Sanggau.
Krisantus merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan duduk di Komisi I.
Pendidikan
SD Negeri Nanga Sepauk (1977–1982)
SMP Panca Setya, Sintang (1982–1985)
SMA Panca Setya, Sintang (1985–1987)
S-1 Sarjana Ilmu Politik, Universitas Terbuka Pontianak (1993–2002)
S-2 Magister Sains, Universitas Tanjungpura (2002–2005)
Organisasi
Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri dan Internasional MADN
Pembina IMI Kabupaten Sanggau
Penasehat Dewan Adat Dayak Kec. Parindu
Pengurus KONI Kabupaten Sanggau (2004–2008)
Baca juga: BGN Beli Motor Listrik untuk SPPG Tanpa Lapor DPR, Kini Didesak Klarifikasi: Potensi Rugikan Negara
Ketua Umum PSSI Kabupaten Sanggau (2004–2005)
Ketua Umum PABSSI Kabupaten Sanggau (2006–2010)
Penasehat PWK Kabupaten Sanggau (2007–2008)
Ketua PAC PDI Perjuangan (1998–2002)
Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau (2002–2005)
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau (2005–2010, 2010–2015, 2015–2019)
Karier
Karyawan di Rokan Group Holding Company (1991–1994)
Kontraktor PT Sime Indo Argo (1995–1997)
Kontraktor PT Mitra Austral Sejahtera (1997–1998)
Kontraktor PT PTPN XIII (1998–1999)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (1999–2004)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (2004–2009)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (2009–2014, 2014–2019)
Anggota DPR-RI (2019–sekarang)
Anggota Komisi IV (2019–2020)
Anggota Komisi I (2020–2024)
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (2025-2030).
Masalah jalan rusak menjadi pekerjaan rumah (PR) yang pelik untuk pemerintah daerah.
Seperti terjadi di wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), warganya viral mengeluh fasilitas jalan tak kunjung diperbaiki.
Warga iri dengan membanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat di bawah pemerintahan Dedi Mulyadi (KDM).
Mendengar keluhan warganya, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan ikut tergelitik.
Ia bahkan secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi untuk memperbaiki jalan rusak di Kalbar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Krisantus Kurniawan saat menghadiri Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).
Ia merespons atas perbandingan kondisi infrastruktur Kalbar dengan Jawa Barat yang viral di media sosial.
“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” katanya, dikutip dari TribunPontianak.co.id.
Krisantus Kurniawan juga menegaskan permasalahan yang dihadapi Kalbar dengan Jabar berbeda.
"Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham," tandasnya.
Sebelumnya, beredarnya video keluhan warga terkait jalan rusak di Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.
Dalam video tersebut, kondisi jalan di Kalbar dibandingkan dengan infrastruktur di Jawa Barat.
"Beberapa waktu lalu saya nonton TikTok, di kampung saya Sepauk. Gencar sekali orang Sapauk. Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat," bebernya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dilihat secara adil. Sebab, luas wilayah dan kemampuan anggaran kedua wilayah itu berbeda jauh.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD mencapai Rp 31 triliun, sementara Kalimantan Barat memiliki wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp 6 triliun lebih.
"Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya," tegasnya.
Krisantus menambahkan, semakin luas wilayah maka semakin besar pula biaya pembangunan infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah daerah.
"Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Itu sebenarnya yang terjadi," tambahnya.
Meski demikian, pemerintah daerah disebut tidak tinggal diam.
Penanganan jalan rusak di wilayah Sintang, termasuk di Bedayan diklaim sudah mulai dilakukan dengan menurunkan alat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ).
"Infrastruktur jalan dan jembatan di Sintang memang berat dengan kemampuan fiskal yang ada. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam," tegas Krisantus.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan respons yang tenang melalui unggahan di media sosial pribadinya.
Ia menegaskan tidak pernah bermaksud membandingkan pembangunan di Jawa Barat dengan daerah lain.
"Buat bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan atas tantangannya, mohon maaf selama ini saya melakukan pembangunan di Jawa Barat, tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa setiap daerah memiliki tantangan berbeda terutama terkait kekuatan fiskal dan luas wilayah.
Menurutnya, kondisi Kalimantan Barat dengan wilayah yang luas dan anggaran terbatas patut dipahami bersama.
Dedi Mulyadi pun mengajak seluruh pemerintah daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia berharap kemampuan fiskal daerah ke depan dapat meningkat sehingga pembangunan bisa berjalan lebih optimal.
“Untuk itu mari kita bersama-sama untuk terus melangkah memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Respons yang disampaikan secara santai tersebut pun menuai komentar dari warganet di media sosial.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/TribunJakarta.com)
