TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket pesawat sebagai imbas naiknya harga avtur akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikannya dibatasi antara 9 sampai 13 persen.
Isu kenaikan harga tiket pesawat ini bisa berdampak pada pergerakan penumpang di bandara. Termasuk di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo.
Meski begitu, General Manager YIA Kulon Progo, Muhammad Thamrin menyatakan bahwa pergerakan penumpang masih terpantau normal.
"Sampai saat ini pergerakan penumpang di YIA masih terjaga dengan baik, belum ada penurunan," kata Thamrin memberikan keterangannya pada Minggu (14/04/2026).
Adapun pergerakan penumpang di YIA Kulon Progo berkisar antara 13 ribu hingga 15 ribu orang per hari. Selain itu, tercatat ada sekitar 89 hingga 96 penerbangan dalam sehari di YIA
Thamrin tak menampik kenaikan harga avtur yang terjadi saat ini berpotensi menyebabkan penyesuaian harga tiket pesawat. Sebab avtur menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi biaya operasional suatu maskapai.
"Penyesuaian harga tiket pesawat berpotensi bisa terjadi, termasuk untuk rute yang menuju YIA," ujarnya.
Namun Thamrin meyakini kenaikan harga tiket pesawat akan masih dalam batas wajar. Apalagi penyesuaian harga tiket dibatasi oleh pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat.
Ia pun melihat isu kenaikan harga tiket pesawat menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dalam industri aviasi. Pihaknya melihat hal itu sebagai bagian dari dinamika industri yang perlu direspon secara kolaboratif.
"Kami menyikapi dinamika ini melalui ekosistem terintegrasi, mulai dari maskapai, regulator, hingga sektor pariwisata," jelas Thamrin.
Ia juga melihat permintaan perjalanan via angkutan udara saat ini masih tetap kuat di YIA. Terutama untuk sektor wisata dan kebutuhan sosial.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulon Progo, Sumantoyo mengaku pihaknya khawatir dengan dampak kenaikan harga tiket pesawat. Sebab jumlah tamu atau wisatawan bisa turun karena hal tersebut.
"Kalau sudah begitu, maka kami harus melakukan efisiensi operasional dalam penggunaan utilitas," ujarnya.
Sumantoyo pun menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan menjadi opsi paling akhir. Apalagi pihaknya sampai saat ini juga terus memantau situasi yang masih sangat dinamis.(alx)
