Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah menghadapi tantangan serius.
Hingga saat ini, masih banyak sekolah di kawasan tersebut yang belum tersentuh layanan MBG akibat minimnya fasilitas dapur umum.
Tingginya harga sewa lahan dan ruko di wilayah tersebut ditengarai menjadi faktor utama penghambat investasi mitra penyedia.
Kordinator Kecamatan (Korcam) BGN Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Lalu Nopal Purbaya menyebut kendala utama bukanlah kurangnya minat pengusaha untuk menjadi mitra, melainkan biaya operasional awal yang membengkak karena harga properti yang tidak masuk akal.
“Ini jadi PR saya memang sekarang, di Kute belum ada dapurnya (MBG), karena memang harga sewanya mahal, ada yang ruko bahkan minta uang sewa Rp100 juta untuk satu bulan,” ucap Lalo Nopal setelah dikonfirmasi, Minggu (12/4/2026).
Baca juga: Menkeu Tegaskan Tidak Ada Lagi Pengadaan Motor Listrik MBG di Tahun 2026
Terpisah, Asisten I Setda Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Muliawan menyebutkan, dengan kondisi mahalnya harga sewa lahan atau ruko di Kute membuat posisi pemerintah daerah serba salah.
Karena sistem pengadaan dapur ini diserahkan kepada pihak swasta atau mitra, pemerintah tidak dapat mengintervensi harga sewa yang dipatok oleh masyarakat.
“Dilematis memang. Harapannya mungkin masyarakat janganlah terlalu mematok harga sewa yang sedemikian jauh," kata Muliawan.
Selain masalah sewa lahan, biaya pembangunan fisik dapur sendiri sudah sangat tinggi.
Untuk membangun satu fasilitas dapur yang sesuai standar, dibutuhkan dana hampir mencapai Rp2 miliar.
Jika ditambah dengan biaya sewa lahan yang melambung, beban operasional mitra menjadi semakin berat.
Muliawan mengakui telah menerima banyak keluhan dari sekolah-sekolah yang merasa dianaktirikan karena belum mendapatkan jatah MBG sejak program ini diluncurkan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah Lombok Tengah melalui bagian ekonomi akan melakukan kajian dan pendataan ulang mengenai sekolah mana saja yang belum terlayani.
Pemerintah juga mendorong adanya kerja sama antara pemilik lahan di Kuta dengan pihak swasta agar pembangunan dapur bisa segera terealisasi.
“Kita berharap masyarakat sekitar di situ, yang punya lahan bisa kerja sama tentu dengan pihak lain, tidak dengan kita. Kalau dengan kita kan artinya kita yang kerjakan dapurnya. Kita hanya di pengawasannya,” pungkasnya.
Hingga kini, pemerintah masih terus mencari solusi agar jarak antara dapur dan penerima manfaat tidak terlalu jauh, sehingga kualitas makanan tetap terjaga saat sampai ke tangan siswa.
(*)
