TRIBUNJATENG.COM, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyoroti masih adanya kecamatan yang tergolong "blank spot" karena tidak memiliki SMA maupun SMK.

Masalah ini menjadi isu krusial yang terkait dengan angka putus sekolah.

Baca juga: SDN Mencon Roboh, Plt Bupati Pati Instruksikan Bentuk Tim Khusus Audit Bangunan Sekolah Se-Kabupaten

Persoalan ini diangkat oleh Chandra dalam kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di SMPN 8 Pati, Minggu (12/4/2026). 

Chandra memaparkan data statistik pendidikan yang menunjukkan adanya ketimpangan tajam antar jenjang pendidikan di wilayahnya.

Untuk jenjang pendidikan dasar, terdapat 609 SD (571 Negeri dan 38 Swasta) serta 102 SMP (49 Negeri dan 53 Swasta).

Adapun untuk jenjang pendidikan menengah, Kabupaten Pati baru memiliki 8 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri. Secara keseluruhan, termasuk sekolah swasta, hanya terdapat 31 SMA dan 48 SMK untuk melayani lulusan dari ratusan sekolah dasar dan menengah pertama.

"Kondisi di Pati ini ada tempat-tempat yang masih blank spot untuk SMA. Ada beberapa kecamatan yang bahkan tidak mempunyai SMA Negeri," lapor Risma Ardhi Chandra kepada Mendikdasmen. 

Dampaknya, akses fisik yang sulit dijangkau membuat sejumlah siswa di kecamatan tersebut tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.

"Jadi kondisi anak putus sekolah di beberapa kecamatan itu masih lumayan tinggi. Ini PR kami Pak Menteri," ungkap Chandra.

Merespons keluhan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur di wilayah blank spot tersebut.

Pertama, pendirian Sekolah Satu Atap. Pemerintah dapat membangun fasilitas yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi yang sama untuk memudahkan transisi siswa.

Kedua, Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Siswa tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota karena sekolah dapat dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing.

Baca juga: Ketika 90 Sekolah di Pati Sukses Revitalisasi, Abdul Muti: Tahun Ini Fokus Daerah 3T

Ketiga, Bantuan Infrastruktur Digital. Kementerian berkomitmen memfasilitasi jaringan internet bagi daerah terpencil agar program PJJ dapat berjalan optimal.

"Kami akan memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh, dan jika diperlukan, kami akan bantu jaringan internetnya untuk memastikan mereka yang tinggal di daerah terpencil tetap terlayani dengan pendidikan berkualitas," tegas Abdul Mu'ti.

Selain solusi akses, Mendikdasmen juga menargetkan peningkatan kualitas fisik sekolah melalui program revitalisasi nasional yang pada tahun 2026 akan diprioritaskan untuk sekolah yang rusak berat dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). (mzk)