TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Tantangan kebangsaan di era digital kini tidak lagi terbatas pada pembangunan fisik, melainkan juga ketahanan terhadap arus informasi yang masif.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Jaga Nusantara Bersama (Jagatara), Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, dalam peluncuran Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi di Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Agus Andrianto menekankan bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi digital yang berpotensi memicu perpecahan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut menyatakan bahwa persatuan bangsa adalah infrastruktur dasar yang harus dijaga agar program pembangunan nasional dapat berjalan efektif.
Ia mengingatkan bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan menjadi medan penyebaran narasi yang memecah belah.
“Kita tidak boleh memberi ruang bagi informasi yang memecah belah. Persatuan bangsa adalah fondasi utama pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif menjaganya,” ujar Agus dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/4/2026).
Ia juga mengajak keluarga besar Jagatara untuk menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program pemerintah melalui penguatan solidaritas sosial di berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga: Asal Partai 6 Kepala Daerah Era Prabowo yang Terkena OTT KPK 2026, Golkar, PKB hingga Gerindra
Merespons dinamika tersebut, Ketua Umum Jagatara, Edy Koesriadi, menjelaskan bahwa gerakan edukasi nasional ini merupakan respon organisasi terhadap meningkatnya arus informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus utama gerakan ini adalah pada peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis.
“Kami mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih kritis dalam menyaring informasi, sekaligus menghindari potensi provokasi yang dapat memicu perpecahan,” kata Edy.
Momentum peluncuran ini, yang juga bertepatan dengan Halalbihalal Nasional, dimanfaatkan untuk menyatukan visi pengurus dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Riau, hingga Aceh, guna menghadapi tantangan kedaulatan informasi ke depan.
Ketua Jagatara DKI Jakarta, Deni Rafli, menambahkan bahwa disrupsi informasi telah menjadi ancaman serius yang dapat memicu polarisasi sosial jika tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai. Menurutnya, dampak disinformasi sering kali menyasar akar rumput dan mengganggu keharmonisan antarwarga.
“Disinformasi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Karena itu, Jagatara mengambil langkah konkret melalui edukasi publik yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan,” tegas Deni.
Jagatara menjalankan empat pilar aksi strategis yang meliputi edukasi literasi digital berbasis komunitas, pembentukan relawan anti-hoaks di berbagai daerah, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Langkah ini diperkuat melalui kampanye nasional guna meningkatkan imunitas masyarakat terhadap provokasi digital.
Deni menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan memastikan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga penjaga stabilitas yang mendukung efektivitas program pembangunan pemerintah hingga ke tingkat lokal.
