SURYA.CO.ID - Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Wakil Presiden AS, JD Vance. mengatakan kegagalan itu dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh AS.
"Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan menurut saya ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi AS," kata Vance dalam konferensi pers, Minggu (12/4/2026).
Vance mengaku bahwa AS datang ke perundingan dengan sikap fleksibel dan "itikad baik", namun sangat disayangkan kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
"Kami meninggalkan tempat ini dengan sebuah proposal yang sangat sederhana, sebuah pemahaman bahwa ini adalah penawaran terakhir dan terbaik dari kami. Kita lihat saja apakah pihak Iran akan menerimanya," kata Vance.
Baca juga: Membedah Penyebab Negosiasi AS dan Iran Macet, Ada 3 Poin Harga Mati yang Sulit Diterima JD Vance
Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menjelaskan bahwa hambatan utama adalah tuntutan pihak Amerika yang dinilai tidak masuk akal.
Padahal, menurutnya, kedua pihak sebenarnya sudah mulai menemukan titik temu pada beberapa poin.
Baqaei mengungkapkan bahwa dari sekian banyak bahasan, masih ada ganjalan besar yang sulit dijembatani.
Isu tersebut meliputi program nuklir, pengaturan di Selat Hormuz, serta tuntutan spesifik lainnya.
“Dalam beberapa isu kami telah mencapai pemahaman bersama, tetapi masih ada perbedaan pada dua hingga tiga hal penting,” ujar Baqaei sebagaimana dilansir Tasnim News Agency dari Kompas.com.
Pertemuan ini diakui berlangsung dalam kondisi yang sangat berat.
Selain menjadi pertemuan terlama dalam setahun terakhir (sekitar 25 jam), negosiasi ini terjadi hanya 40 hari setelah kedua negara terlibat konflik bersenjata.
“Perundingan ini berlangsung dalam suasana penuh ketidakpercayaan dan kecurigaan. Wajar jika sejak awal tidak ada ekspektasi untuk mencapai kesepakatan hanya dalam satu pertemuan,” katanya.
Meski atmosfer perundingan cukup tegang, Iran tetap memilih jalan dialog sebagai cara utama untuk memperjuangkan hak-hak negaranya.
“Diplomasi tidak pernah berakhir. Ini adalah alat untuk melindungi kepentingan nasional, baik dalam kondisi perang maupun damai,” tegas Baqaei.
Di akhir pernyataannya, Iran menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Pakistan, termasuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Asim Munir, yang telah bersedia menjadi mediator bagi dua negara yang telah lama berseteru ini.
Tak berselang lama setelah perundingan gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade di Selat Hormuz pada Minggu (22/4/2026).
Trump menyatakan bahwa blokade akan segera diberlakukan terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
“Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz,” tulis Trump di platform Truth Social, seperti dikutip AFP.
Ia juga mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran.
“Setiap warga Iran yang menembaki kami atau kapal, akan DIHANCURKAN!” tegasnya.
Melalui wawancara di program “Sunday Morning Futures” di Fox News, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran melakukan perdagangan minyak secara selektif.
“Kita tidak akan membiarkan Iran menghasilkan uang dari penjualan minyak kepada pihak yang mereka sukai saja. Ini akan menjadi all or none (semua atau tidak sama sekali),” tegas Trump.
Di sisi lain, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan ditangani secara keras, meski mereka mengeklaim selat tetap terbuka bagi kapal sipil yang patuh aturan.
Pihak Teheran sendiri menyayangkan kegagalan perundingan yang sebenarnya sudah hampir mencapai titik temu melalui Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kegagalan dipicu oleh sikap "maksimalisme" dan perubahan target permintaan secara mendadak dari pihak AS.
Lewat platform X, ia menekankan bahwa niat baik seharusnya dibalas dengan niat baik, bukan permusuhan.
Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut ambisi hegemoni AS sebagai penghalang utama perdamaian saat berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Analis pertahanan sekaligus mantan Menteri Informasi Pakistan, Mushahid Hussain Syed menilai gertakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memblokade Selat Hormuz tidak akan membuat Iran tunduk.
Syed menegaskan Iran secara efektif telah mengendalikan Selat Hormuz dan tidak benar-benar menutupnya, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Minggu (12/4/2026).
Ia menyebut situasi Selat Hormuz dikelola seperti gerbang tol jalan raya di Inggris, Pakistan, atau Amerika Serikat.
Akses Selat Hormuz diatur dengan memerlukan semacam pembayaran.
"Bukan dalam petrodolar, tetapi dalam petro-yuan,” ujarnya, merujuk pada preferensi Iran yang dilaporkan lebih memilih dibayar dengan mata uang China.
Syed juga menyarankan ancaman dari Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz kemungkinan besar hanya gertakan.
Ia mengatakan selat tersebut tetap terbuka bahkan sebelum serangan gabungan Israel-AS, dan bahwa Iran masih memiliki keunggulan militer di kawasan tersebut.
“Ia merasa bahwa melalui retorika bombastis dan gertakan ini, ia dapat menekan atau mengintimidasi Iran agar tunduk, tetapi itu tidak akan terjadi. Hal itu tidak terjadi dalam 43 hari terakhir, dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” tambahnya.
