TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah jurnalis mengikuti Workshop Sumber Terbuka dan Disinformasi.

Kegiatan merupakan kolaborasi antara AJI Indonesia dan AJI Makassar melalui dukungan Uni Eropa (EU) dan Internews dalam program _Indo-Pacific Media Resilience_(IPMR).

Peserta dari berbagai daerah. 

Mulai dari Makassar, Menado, Palu dan Gorontalo. 

Workshop di Hotel Vasaka Makassar selama dua hari, Sabtu-Minggu (11-12/4/2026). 

Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan mengatakan, di tengah kondisi maraknya disrupsi informasi, jurnalis punya tanggung jawab besar untuk menelusuri informasi yang benar sesuai data dan fakta. 

Apalagi yang bersifat krusial untuk kepentingan publik.

Jurnalis dituntut agar lebih peka memahami kondisi di tengah brutalitas informasi apalagi yang beredar di media sosial.

Disinformasi, misinformasi, hingga mal-informasi adalah serangkaian jenis akar persoalan yang muncul untuk ditelusuri kebenarannya.

"Seluruh muatan materi dalam rangkaian kegiatan ini tentu akan menjadi suplemen atau bekal pengetahuan tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya," tegasnya.

Political Officer Deligasi Uni Eropa, Igor Pronobis menilai, saat ini adalah kehidupan di era informasi.

Karenanya, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan informasi yang akurat. 

"Uni Eropa menjadi salah satu pihak yang lebih dulu menginisiasi berbagai upaya dalam menghadapi ancaman disinformasi ini," akunya.

Menurutnya, seiring perkembangan platform digital seperti Instagram, website, dan media lainnya, tantangan jurnalisme juga semakin kompleks.

Termasuk munculnya fenomena seperti AI dalam produksi konten hingga penipuan berbasis relasi emosional (love scam).

"Sering kali kita merasa tidak akan terdampak oleh disinformasi. Padahal tanpa disadari, kita bisa saja turut terlibat dalam penyebaran disinformasi yang berasal dari luar negeri," tambahnya.

Sebagai jurnalis penting untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi hal yang sangat krusial.

"Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan alat yang diperlukan dalam mengidentifikasi serta menangani disinformasi, bukan justru ikut menyebarkannya," katanya.

Workshop tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi ancaman informasi.

Melihat kondisi saat ini, masih banyak pihak yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai. 

Karena itu, pembelajaran seperti ini menjadi penting, terutama bagi jurnalis yang menghadapi tantangan baru di era digital.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang informasi yang diambil tersebut mengandung kesalahan.

Pemerintah Polandia menekankan pentingnya menangkal disinformasi, karena informasi yang salah kerap digunakan untuk menggiring opini publik demi kepentingan tertentu. 

"Disinformasi bisa diibaratkan sebagai kebohongan yang masuk ke ruang pribadi masyarakat untuk mengambil keuntungan," tegasnya.

Penting bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh.

Hal ini menjadi semakin krusial bagi negara demokratis seperti Indonesia.

Jika pilihan publik dipengaruhi oleh pihak asing melalui disinformasi, maka hal tersebut berisiko mengarahkan masyarakat pada keputusan yang keliru.

Misalnya, platform seperti Narasi Newsroom hadir sebagai kanal yang memberikan contoh sekaligus edukasi tentang bagaimana disinformasi digunakan oleh pihak asing untuk memengaruhi persepsi publik. 

"Dalam menghadapi berbagai narasi, masyarakat diharapkan tidak sekadar membandingkan, tetapi juga mampu berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan," tutupnya. (*)