TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggencarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat enam kepala daerah di berbagai wilayah.
Bahkan, kini posisi yang mereka tinggalkan telah diisi oleh sosok pengganti untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Hal ini, menandai babak baru kepemimpinan di daerah masing-masing.
Terbaru, posisi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diisi oleh Ahmad Baharudin. Ahmad Baharudin merupakan Wakil Bupati yang ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung menggantikan Gatut Sunu Wibowo.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebelumnya terjaring operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).
Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Baca juga: Adu Harta Kekayaan 6 Kepala Daerah Terkena OTT KPK 2026, Terkaya Fadia Arafiq, Sudewo atau Lainnya?
Wakil Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun pada Rabu (21/1/2026).
Penugasan Bagus Panuntun dituangkan dalam Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026.
Penunjukan ini mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/400/SJ tertanggal 20 Januari 2026.
Langkah cepat ini diambil, menyusul penetapan status tersangka terhadap Wali Kota Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam dugaan kasus suap fee proyek dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penugasan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Radiogram Menteri Dalam Negeri," kata Gubernur Khofifah di Surabaya, dilansir Surya.co.id.
Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati setelah KPK mengamankan Sudewo pada Senin (19/1/2026).
Candra menerima SK Plt Bupati Pati dari Plh Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.
Pada Rabu (21/1/2026) siang, penyerahan SK langsung dilakukan oleh Taj Yasin kepada Candra di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa pada Selasa (20/1/2026).
Padahal, Candra sempat bertemu Sudewo dalam kegiatan bersama pada Minggu (18/1/2026).
Lantas, terkait tugas barunya, Chandra akan melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh sebagai langkah pertama menjadi Plt Bupati Pati.
Dikutip dari TribunBanyumas.com, Chandra mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Pati untuk menegaskan kembali integritas sebagai pelayan masyarakat.
Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan diketahui terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman pun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan.
Terkait posisi jabatan bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menjelaskan SK penunjukan Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan telah terbit.
"Dengan terbitnya SK Plt Bupati, hari ini juga kami melakukan konsolidasi."
"Kami memastikan, Pak Plt yang memimpin, semua hadir, termasuk para camat, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan baik," kata Yulian seusai mendampingi KPK menggeledah kantor bupati Pekalongan, Jumat (6/3/2026).
Masih mengutip TribunBanyumas.com, Yulian mengatakan, SK Plt Bupati Pekalongan diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, serta diperkuat dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah.
Selanjutnya, SK Plt Bupati Pekalongan diserahkan secara langsung kepada Sukirman pada Senin (9/3/2026).
Baca juga: KPK Endus Oknum Polisi hingga Ajudan Jadi Juru Tagih Bupati Tulungagung Gatut Sunu
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyasar Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Ia terjerat kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
Untuk mengisi kekosongan jabatan M Fiktri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, ditunjuk menjadi Plt Bupati Rejang Lebong.
Hendri Praja menerima Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong dari Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, pada Sabtu (14/3/2026).
Dalam prosesi penyerahan Surat Keputusan, Hendri Praja pun tak bisa membendung air matanya, dilansir Tribun Bengkulu.
Pengganti Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman adalah Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya telah ditunjuk sebagai Plt. Bupati Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal sejak 15 Maret 2026.
Penyerahan SK pun telah dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar dalam acara Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertempat di Aula BPKAD pada Minggu (15/03/2026).
Dikutip dari humas.cilacapkab.go.id, penunjukan tersebut, sehubungan dengan proses penegakan hukum terkait Syamsul Auliya Rachman dalam penanganan perkara KPK pada Jumat (13/03/2026) lalu.
Syamsul Auliya Rachman terjerat kasus dugaan pemerasan oleh KPK pada Maret 2026 dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengganti Bupati Sunu Wibowo adalah Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjuk Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung .
Penunjukan tersebut, menyusul status hukum Gatut Sunu Wibowo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda prov Jatim, Lilik Pudjiastuti, mengonfirmasi soal posisi Plt telah diisi oleh wakil bupati.
“Sudah ada (Plt), ya wakil bupati,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, Surat Keputusan (SK) penetapan Ahmad Baharudin ini telah diterbitkan, meski belum diumumkan secara resmi ke publik.
“Ada (SK). Tunggu rilis Biro Adpim ya,” imbuhnya.
Adapun penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pengisian jabatan kepala daerah apabila terjadi kekosongan atau kepala daerah berhalangan.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gilang P, Glery Lazuardi, TribunBanyumas.com/Mazka Hauzan Naufal, Indra Dwi Purmomo, Surya.co.id/Fatimatuz Zahro, Tribunbengkulu.com M Rizki Wahyudi)
