Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menanggapi hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menyoroti kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja pejabat publik seharusnya tetap mengacu pada fakta dan capaian nyata.

“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” ujar Idrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka 70,5 persen.

Namun, di sisi lain, terdapat catatan kritis terhadap sejumlah menteri, termasuk Bahlil, terkait isu konsistensi kebijakan hingga transparansi.

Meski demikian, Idrus memandang Bahlil sebagai salah satu figur penting dalam menjalankan agenda strategis pemerintah, khususnya di sektor energi nasional.

Dia menilai, berbagai kebijakan yang dijalankan telah mengarah pada penguatan ketahanan dan kemandirian energi.

Baca juga: Pakar Imbau Narasi Sejuk Menyikapi Pernyataan Jusuf Kalla soal Potensi Situasi Nasional

“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi Subyek - Pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton, tidak jadi obyek,” tegas Idrus.

Ia juga menyoroti sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, seperti penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak produktif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga awal 2026, capaian sektor energi menunjukkan tren positif.

Lifting minyak nasional mengalami peningkatan bertahap, sementara produksi gas tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Di sektor hilirisasi, investasi pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara juga terus meningkat. Proyek-proyek berbasis smelter dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Selain itu, program transisi energi juga terus berjalan, termasuk pengembangan biodiesel B50 dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT). Program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa juga terus diperluas.

“Rakyat di daerah terpencil yang puluhan tahun tidak menikmati listrik, sekarang sudah merasakan. Itu kerja nyata,” ujar Idrus.

Dalam kesempatan tersebut, Idrus juga mengingatkan agar hasil survei disikapi secara bijak dan tidak dilepaskan dari realitas di lapangan.

“Kalau hasil survei berbeda dengan realitas dan tidak masuk akal, jangan salahkan kalau muncul kecurigaan. Bisa saja orang menilai ada faktor subjektivitas, bahkan mungkin karena pesanan,” ujarnya.

Baca juga: Ribuan Tahanan Dipenggal dan Dikubur di Ruang Bawah Tanah Gedung Lawang Sewu Semarang

Ia pun mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan melihat berbagai perbedaan secara objektif.

“Kita semua adalah anak bangsa. Mari kita rawat rumah besar Indonesia ini bersama-sama, dengan semangat kebersamaan dan objektivitas,” pungkasnya.(m27)

Seperti diketahui, hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) menyoroti kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang disebut mendapat catatan negatif dalam sejumlah indikator penilaian publik. 

Dalam survei tersebut, Bahlil masuk kategori menteri yang dinilai belum memuaskan sebagian responden, terutama terkait konsistensi kebijakan, transparansi, dan efektivitas program di sektor energi.

Meski demikian, hasil survei itu juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi di publik.

Sejumlah responden tetap menilai Bahlil memiliki peran penting dalam agenda strategis pemerintah, khususnya terkait ketahanan dan hilirisasi energi nasional. Program-program seperti pemerataan listrik desa, penguatan investasi energi, hingga kebijakan hilirisasi disebut masih menjadi poin yang mendapat perhatian positif dari sebagian masyarakat.

Survei tersebut kemudian memicu respons dari berbagai pihak, termasuk kalangan politik yang menilai hasil survei harus dilihat secara proporsional dan berbasis fakta di lapangan.

Mereka menekankan bahwa penilaian kinerja pejabat publik tidak bisa hanya didasarkan pada satu metode survei, melainkan perlu mempertimbangkan capaian konkret yang telah berjalan.