TRIBUNLOMBOK.COM - Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II.
Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, menegaskan langkah tegas ini penting untuk menjamin kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Menurut Rifai, penangguhan ratusan dapur MBG harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, tidak hanya dari aspek teknis tetapi juga distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Ia mengingatkan berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program, bahkan dapat menimbulkan kasus keracunan.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Baca juga: Lebih dari 100 Dapur MBG di Lombok Timur Ditutup Sementara, DLH Fokus Benahi Sistem Limbah
Selain aspek kualitas, PP STN juga menyoroti pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Rifai menekankan pengadaan bahan baku harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi desa.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dengan ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia, Rifai melihat adanya peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal jika dikelola secara optimal.
PP STN pun mendorong langkah konkret pasca-penangguhan, di antaranya memastikan seluruh dapur memenuhi standar SLHS dan IPAL, serta memiliki sistem pengawasan gizi dan manajemen yang baik.
Selain itu, diperlukan sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal, serta melibatkan organisasi tani dalam pengawasan distribusi.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan. Ini bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Rifai.
(*)
