SRIPOKU.COM - Dua negara besar yang juga anggota NATO, Inggris dan Perancis, ogah bergabung dengan rencana Amerika Serikat melakukan blokade di Selat Hormuz.
Rencana blokade itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setelah adanya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan Inggris tidak akan bergabung dengan blokade Presiden Trump terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz.
Starmer mengatakan fokusnya adalah untuk menjaga agar jalur air tersebut tetap terbuka.
Baca juga: Kapal Perang AS Nekat Nyamar Jadi Kapal Oman Demi Masuk Selat Hormuz, Langsung Dikunci Rudal Iran
Berbicara kepada BBC Radio, Starmer mengatakan bahwa dia tidak akan membahas masalah operasional, tetapi upaya Inggris akan diarahkan untuk membuka kembali selat tersebut.
"Semua pengerahan kekuatan secara diplomatik, politik, dan kemampuan, termasuk kemampuan penyapu ranjau... Dari sudut pandang kami, semua itu difokuskan untuk membuka selat sepenuhnya," kata Starmer, mengutip npr.org pada Senin (13/4/2026).
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari yang sama bahwa "dalam beberapa hari mendatang," Prancis dan Inggris akan menyelenggarakan konferensi dengan "negara-negara yang siap berkontribusi bersama kami dalam misi multinasional damai yang bertujuan untuk memulihkan kebebasan navigasi" di Selat Hormuz.
"Misi yang sepenuhnya bersifat defensif ini, terpisah dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik, dimaksudkan untuk dikerahkan segera setelah keadaan memungkinkan," tulis Macron di X.
Iran yang selama ini 'berkuasa' di Selat Hormuz memberi respon menohok atas blokade yang diucapkan Trump.
Mengutip Aljazeera.com, blokade angkatan laut yang diumumkan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di perairan internasional akan ilegal dan sama dengan pembajakan.
Jika itu terjadi, tidak ada pelabuhan di Teluk yang akan aman jika pelabuhan mereka sendiri terancam.
"Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh pusat komando militer Iran, Khatam al-Anbiya, yang dibacakan di televisi pemerintah.
