TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sedang ramai diperbincangkan.

Ketua Umum PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Organisasi sayap Partai Gerindra, Nikson Silalahi mengimbau masyarakat untuk tidak reaktif terkait video tersebut.

Menurutnya, masyarakat harus tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menjaga semangat persatuan dan toleransi antarumat beragama.

Dia menilai potongan video tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sehingga harus dilihat secara utuh dan bijak. 

Nikson mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh suasana dengan reaksi berlebihan. 

Ia menekankan bahwa energi bangsa seharusnya diarahkan pada hal-hal yang produktif dan memperkuat kohesi sosial.

“Mari kita berhenti menghakimi dan terprovokasi dengan pernyataan pak JK tersebut, jangan habiskan energi untuk hal tidak penting,” tegas Nikson kepada wartawan, Senin (13/4/2026)

Dalam konteks kebangsaan, Nikson mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman yang harus dijaga bersama. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan memperuncing perbedaan.

“Kita harus menjadi agen-agen yang mempromosikan toleransi dan persatuan bangsa di tengah maraknya provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang memecah belah kondisivitas bangsa kita,” ujarnya.

Seluruh masyarakat diimbau menahan diri dan mengedepankan kedewasaan dalam merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik. 

Hal itu selaras dengan pesan persatuan yang selalu digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Kita semua menahan diri, tidak perlu saling lapor ke pihak berwajib, kita kedepankan upaya dialog, karena ini lebih bermanfaat untuk semua pihak dan lebih damai dan menyejukkan. Kita belajar dari pak Prabowo yang selalu mengedepankan dialog dan rasa persatuan ketimbang kebencian”, pungkasnya.

Untuk diketahui, Gekira merupakan organisasi sayap dari Partai Gerindra yang mewadahi kader dan simpatisan dari kalangan Kristiani.

Gekira aktif dalam kegiatan sosial, kebangsaan, serta penguatan nilai toleransi dan persatuan dalam bingkai politik nasional.

Juru Bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Husain Abdullah membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama.

Menurutnya, perkara dapat diselesaikan tidak harus melalui jalur hukum.

"Jika memang diperlukan boleh saja dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah," ucap Husain saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Terkait dialog tersebut pihak JK bakal melakukan pendekatan dengan pihak pelapor.

Saat ini JK disebut oleh juru bicara sedang berada di luar kota.

"Pak JK masih di luar kota saya akan komunikasikan (terkait ruang dialog)," tukas Husain.

Sebelumnya, Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik dan sejumlah organisasi kemasyarakatan terkait dugaan penistaan agama pada Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah yang dinilai menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat, terutama di media sosial.

Video ceramah Jusuf Kalla disampaikan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jusuf Kalla Dituntut Klarifikasi Langsung usai Ceramahnya Dinilai Nistakan Agama, Bukan Lewat Jubir 

JK dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan agama Pasal 300 UU 1/2023, Pasal 301, Pasal 263, Pasal 264, dan atau Pasal 243.