TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Arah pembangunan dan modernisasi tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan krusial untuk tidak terjebak pada sekadar penataan wujud fisik.
Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh UNESCO menuntut komitmen penuh dari seluruh pihak agar setiap jengkal pembangunan kota tetap berakar pada identitas dan filosofi budaya tata ruang Kesultanan.
Pesan tegas ini menjadi benang merah dalam penutupan International Symposium on Javanese Culture atau Simposium Internasional Budaya Jawa 2026 yang digelar oleh Keraton Yogyakarta di Royal Ambarrukmo Yogyakarta.
Gelaran yang berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (11-12/4/2026), ini mempertemukan ratusan akademisi, peneliti, dan praktisi tata ruang.
Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut hadir langsung menyimak jalannya forum ilmiah tersebut.
Kehadiran Sri Sultan HB X mempertegas komitmen bahwa visi pembangunan Yogyakarta di masa depan tidak bisa dilepaskan dari akar budayanya sebagai pijakan utama.
Mengusung tema utama "Architecture, Spatial Planning and Territory of the Sultanate of Yogyakarta", simposium ini diikuti oleh sekitar 350 peserta secara luring dan 65 peserta secara daring.
Diskusi dinamis yang membedah arsitektur hingga lanskap kota mencerminkan tingginya urgensi penyelamatan wajah tata ruang DIY.
Dalam pidato penutupnya, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya, GKR Bendara, memberikan catatan tajam mengenai arah arsitektur dan tata ruang Yogyakarta.
Menurutnya, tata ruang Yogyakarta adalah bentuk manifestasi dari sebuah laku spiritual dan kultural.
“Arsitektur dan tata ruang di Yogyakarta bukan sekadar fisik bangunan, melainkan pengejawantahan dari filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Penetapan Sumbu Filosofi oleh UNESCO menjadi mandat bagi kita semua untuk menyelaraskan modernitas dengan akar kultural yang visioner,” tegas GKR Bendara.
Baca juga: Hadiri Syawalan di Kulon Progo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X Bawa Pesan Persatuan ke Masyarakat
Peringatan serupa juga mengemuka pada sesi gelar wicara "Keraton Updates" yang membahas secara spesifik mengenai revitalisasi kawasan Keraton dan pemanfaatan Tanah Kasultanan.
Wakil Penghageng KHP Dhatu Dana Suyasa, GKR Hayu, bersama KRT Suryo Satrianto, menyoroti ancaman hilangnya kedalaman makna sebuah cagar budaya jika revitalisasi hanya memprioritaskan fungsi tanpa konteks historis.
“Kewajiban kami memastikan kawasan ini tetap lestari hingga generasi mendatang, dengan nilai dan makna yang utuh, bukan sekadar menjadi ruang aktivitas tanpa konteks budaya,” ungkap GKR Hayu.
Secara historis, inovasi tata ruang Kesultanan Yogyakarta memang dirancang memiliki makna politis dan filosofis yang berlapis.
Hal ini dikupas tuntas oleh sejarawan seni dan arsitektur, Dr. Hélène Njoto Feillard, dalam keynote speech pembuka sesi arsitektur.
Ia menyoroti eksistensi Alun-Alun Selatan yang menjadi pembeda mencolok Kesultanan Yogyakarta dengan kerajaan-kerajaan pendahulunya.
“Keberadaan Alun-Alun Selatan merupakan perspektif baru pada era Kesultanan Yogyakarta. Pada masa sebelumnya seperti Majapahit, Demak, maupun Mataram, konsep ini belum hadir. Alun-Alun Selatan menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan,” jelasnya.
Untuk memastikan diskursus tata ruang ini komprehensif, sesi arsitektur dipandu oleh Rektor Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Dr.-Ing. Wiyatiningsih.
Sesi ini membedah riset M Yaser Arafat mengenai ragam hias makam di kawasan Pasareyan Kagungan Dalem, serta kajian Rahmadi Fajar Himawan terkait transformasi memori kolektif di Alun-Alun Utara.
Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakhsmi Pratiwi, turut melengkapinya dengan paparan riil upaya pelestarian karakter arsitektur kawasan cagar budaya DIY.
Sementara itu, pada sesi akhir yang berfokus pada tata ruang dan lanskap, panduan diskusi diambil alih oleh Sari Murti Widiyastuti dengan keynote speech dari Bakti Setiawan.
Beragam perspektif tata ruang modern yang dikawinkan dengan kearifan lokal turut dipaparkan oleh para ahli. Irina Safitri Zen dari International Islamic University Malaysia membandingkan manajemen Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan kota-kota bersejarah di dunia.
Di sisi lain, Nuzuli Ziadatun menawarkan strategi placemaking yang aplikatif melalui metode walking tour di kawasan Jeron Beteng.
Dari kacamata regulasi, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Adi Bayu Kristanto, menjabarkan skema pengelolaan Satuan Ruang Strategis sesuai amanat Perda Nomor 10 Tahun 2023.
Rangkaian simposium yang padat ini ditutup dengan proyeksi ke depan.
GKR Bendara secara resmi mengumumkan tema simposium untuk tahun mendatang, yakni “Tata Nilai dan Pendidikan di Kasultanan Yogyakarta”.
“Kami berharap para peneliti dapat mempersiapkan kajian sejak dini, sehingga ketika call for paper dibuka, sudah hadir gagasan yang kuat dan mampu memperkaya khazanah budaya Jawa,” pungkasnya. (*)
