TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Pemkab Bondowoso mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar sekitar Rp 500 juta, untuk penanganan darurat bencana di tujuh titik terdampak.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk pemasangan bronjong sebagai langkah awal pengendalian dampak bencana.
“Bronjong semua di tujuh titik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Tujuh lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni Desa Ampelan (Kecamatan Wringin), Desa Klekean (Kecamatan Botolinggo), Kecamatan Sukosari, serta empat titik di Desa Wonoboyo (Kecamatan Klabang).
Baca juga: Perbaikan Pascabanjir Wonoboyo Dikebut, Bupati Bondowoso Tinjau Langsung
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), Anshori, menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah.
Selain BPBD dan Dinas BSBK, penanganan juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), terutama untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdampak.
“Lintas sektor untuk penanganan ini,” kata Anshori.
Dalam peninjauan lapangan di Desa Wonoboyo, Kecamatan Klabang, pemerintah menemukan empat titik prioritas yang membutuhkan penanganan segera. Lokasi tersebut mencakup jembatan di kawasan Gapura, aliran Sungai Gunung Putri yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, serta sejumlah titik lain yang mengalami kerusakan akibat banjir.
Baca juga: Tumpahan Solar di Jalan Binakal Bondowoso Sebabkan Banyak Pengendara Motor Terjatuh
Sebagai langkah cepat, pemerintah memasang bronjong di titik-titik rawan untuk menahan laju aliran air.
“Sebagai langkah cepat, pemerintah melakukan pemasangan bronjong di titik-titik rawan,” jelas Anshori.
Ia menambahkan, langkah ini bersifat sementara guna mengurangi risiko air langsung menerjang permukiman dan lahan pertanian warga. Sebelumnya, derasnya arus sungai tanpa penghalang menyebabkan banjir masuk ke rumah-rumah warga.
Selain penanganan darurat, kerusakan infrastruktur juga menjadi perhatian. Salah satu yang terdampak adalah jembatan penghubung Desa Leprak dan Desa Wonoboyo yang saat ini masih menggunakan akses sementara.
Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jembatan permanen melalui skema Perubahan APBD, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp500 juta. Proyek tersebut belum masuk dalam perencanaan awal RKPD.
“Ini penanganan jangka panjang yang lebih komprehensif, terutama dalam penguatan infrastruktur di kawasan rawan bencana,” ujarnya.
Sejumlah bencana alam tercatat terjadi di Bondowoso sejak awal 2026. Di Desa Wonoboyo, banjir terjadi pada Februari 2025 dan kembali pada 8 Maret 2026, menyebabkan kerusakan fasilitas umum serta belasan rumah warga.
Di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, sebuah jembatan dilaporkan ambles total akibat derasnya arus sungai setelah hujan lebat.
Selain itu, hujan intensitas tinggi pada akhir Maret 2026 juga mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah jembatan, termasuk penghubung Desa Sempol-Bandilan dan Desa Tarum-Sempol di Kecamatan Prajekan.
