TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar segera mengoperasikan layanan kapal antarpulau untuk melayani masyarakat kepulauan.
Program diperkuat dengan rencana tambahan kapal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan satu unit kapal tambahan telah dialokasikan.
"Dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan," ujarnya saat pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan Laut, disaksikan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Capt. Rudi Susanto di ruang rapat direktur kampus PIP, Jl Salodong, Makassar, Selasa (14/4/2026).
Kapal akan difungsikan sebagai transportasi reguler antar pulau dengan sistem trayek tetap, 'pete-pete laut'.
Saat ini, Pemkot telah menyiapkan satu unit kapal sebagai armada percontohan yang akan segera diluncurkan untuk uji coba operasional.
"Kita sudah punya satu untuk percobaan, nanti akan kita launching,” ujar Appi, sapaan Munafri.
Penguatan transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi warga di kecamatan kepulauan yang selama ini bergantung pada moda tradisional.
Dengan kondisi geografis wilayah kepulauan, konektivitas laut bukan lagi sekadar pelengkap.
Melainkan urat nadi utama mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, sosial, maupun akses layanan dasar.
Pemkot terus mengintensifkan koordinasi lintas pemerintah, termasuk dengan pemerintah pusat, guna mempercepat realisasi dukungan armada.
Baca juga: Pemkot Makassar Target 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Ada 3.309 Ruas Jalan Ikut Dilegalisasi
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza menargetkan launching Pete-pete laut Mei mendatang.
"Mudah-mudahan sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya," katanya.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 25-30 penumpang.
Dinas Perhubungan Makassar telah survei rute pelayaran, termasuk estimasi penggunaan BBM dan waktu tempuh.
Rute yang disiapkan meliputi daratan Makassar menuju Barrang Lompo, kemudian ke Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, kembali melalui Bone Tambung.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza untuk Pulau Kodingareng masih tahap kajian karena lokasinya lebih jauh ke laut lepas.
"Namun, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dilayani apabila terdapat tambahan armada lagi," katanya, Selasa (14/4/2026).
Dishub memperkirakan frekuensi pelayaran masih terbatas, satu kali sepekan menyesuaikan kemampuan anggaran BBM.
"Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan," kata Rheza.
Penentuan hari operasional juga masih dalam pembahasan, mempertimbangkan karakteristik kapal.
Kapal yang disiapkan merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi laut normal.
Keterbatasan dermaga juga menjadi kendala.
Saat ini, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambu yang memiliki fasilitas sandar.
Meski begitu, respon masyarakat disebut positif karena selama ini akses transportasi masih terbatas.
Pemkot Makassar menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi warga jika dukungan anggaran mencukupi.(*)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Siti Aminah
