TRIBUNJATIM.COM – Kota Blitar tidak hanya dikenal sebagai Kota Proklamator, tetapi juga menjadi saksi bisu keberanian putra bangsa dalam melawan penindasan penjajah.
Salah satu simbol perjuangan yang paling ikonik di kota ini adalah Monumen PETA (Pembela Tanah Air).
Berdiri tegak di Jalan Sudanco Supriadi, monumen ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas jasa para pahlawan yang melakukan pemberontakan melawan tentara Jepang.
Lokasinya sangat strategis, tepat di sebelah selatan Makam Pahlawan Kota Blitar atau sekitar 2 km dari Stasiun Kota Blitar.
Pembangunan monumen ini bukan tanpa alasan. Kehadirannya diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat patriotik, terutama di kalangan generasi muda saat ini.
Monumen ini menjadi pengingat permanen bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan tumpah darah dan keberanian yang luar biasa.
Hingga kini, setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari PETA untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut.
Kawasan ini pun kini telah dilengkapi berbagai fasilitas publik seperti taman yang rindang hingga deretan kafe, menjadikannya tempat yang nyaman bagi warga untuk bersantai sambil meresapi nilai sejarah.
Latar Belakang Perlawanan
Kekejaman penjajah Jepang menjadi pemicu utama meletusnya perlawanan di Blitar. Dilansir dari bakesbang.lamongankab.go.id, penindasan politis dimulai sejak maklumat 20 Maret 1942 yang membatasi berbagai aktivitas masyarakat demi menghapus pengaruh Barat.
Kebijakan ini menciptakan tekanan hebat bagi rakyat pribumi yang harus hidup di bawah bayang-bayang fasisme.
Penderitaan rakyat semakin memuncak akibat kebijakan brutal seperti kerja paksa atau romusha serta perampasan hasil pertanian.
Kondisi tersebut membuat Shodancho Soeprijadi merasa sangat prihatin, terutama melihat nasib warga Blitar yang sengsara.
Perlakuan rasial ternyata tidak hanya menyasar rakyat biasa, tetapi juga dialami oleh tentara PETA yang sebenarnya merupakan bentukan Jepang sendiri.
Ketidakadilan semakin terasa karena tentara Indonesia diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski pangkat mereka lebih rendah.
Tekad Soeprijadi untuk memberontak semakin bulat setelah melihat kondisi ayahnya, R Darmadi, yang pulang dalam keadaan menyedihkan usai mengikuti kursus administrasi di Jakarta. Hal ini menjadi titik balik bagi Soeprijadi untuk mengonsolidasikan pasukannya.
Pemberontakan ini akhirnya pecah pada tanggal 14 Februari 1945 dini hari. Tanggal tersebut dipilih dengan sengaja karena bertepatan dengan momen pertemuan antara anggota dan komandan PETA di Blitar.
Harapannya, pertemuan tersebut dapat memicu anggota lain untuk ikut bergabung dalam barisan perlawanan melawan Kekaisaran Jepang.
Meskipun PETA adalah kesatuan militer yang dididik oleh Jepang, semangat nasionalisme para anggotanya ternyata jauh lebih kuat.
Rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan telah menyatukan visi mereka untuk merdeka.
Persiapan dilakukan secara rahasia untuk menyerang titik-titik vital militer Jepang yang ada di jantung Kota Blitar.
Baca juga: Jejak Perkembangan Museum Mpu Purwa, Saksi Bisu Sejarah Malang dari Masa ke Masa
Detik-Detik Serangan
Tepat pukul 03.00 WIB pagi, keheningan Kota Blitar pecah oleh suara tembakan mortir dan senapan mesin. Pasukan PETA melancarkan serangan kejutan ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang.
Selain hotel, Markas Kempeitai yang dikenal angker juga tidak luput dari sasaran tembak pasukan Soeprijadi.
Dalam aksi heroik ini, pasukan PETA berhasil membunuh sejumlah tentara Jepang dan melarikan diri dengan membawa perlengkapan logistik yang signifikan.
Senjata Arisaka dan senapan mesin Type 99 menjadi rampasan perang yang sangat berharga bagi mereka.
Mengutip bakesbang.lamongankab.go.id, pasukan dibagi menjadi beberapa tim untuk mengepung kekuatan Jepang di berbagai sudut kota.
Kelompok utara dipimpin langsung oleh Shodancho Sunardjo bersama Soeprijadi, sementara rombongan selatan dipimpin oleh Shodancho Dasrip dan Budancho Imam Badri.
Strategi pengepungan ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak tentara Jepang di wilayah Blitar. Serangan ini pun tercatat sebagai pemberontakan besar pertama tentara lokal selama masa pendudukan Jepang.
Namun, Jepang bertindak sangat cepat dalam merespons kekacauan tersebut. Langkah taktis Jepang adalah mengerahkan prajurit lokal yang masih setia untuk menghambat pergerakan kelompok Soeprijadi.
Hal ini terbukti efektif karena Soeprijadi sebelumnya telah memerintahkan pasukannya untuk hanya membunuh prajurit Jepang, sehingga mereka ragu saat berhadapan dengan sesama bangsa sendiri.
Selain itu, struktur komando PETA yang tidak terpusat secara mandiri membuat pemberontakan ini sulit menyebar ke batalion (daidan) lain.
Jepang memegang kendali atas rantai komando utama, yang memudahkan mereka memutus jalur komunikasi antar pasukan.
Alhasil, gerakan ini terisolasi di wilayah Blitar dan sekitarnya tanpa dukungan tambahan yang massif.
Baca juga: Sejarah Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri, Simbol Akulturasi di Tepian Sungai Brantas
Akhir dan Pengadilan
Upaya perlawanan ini akhirnya harus berakhir dengan kegagalan militer setelah Jepang berhasil meredam serangan.
Sebagian besar pemberontak tertangkap, sementara lainnya gugur dalam pertempuran. Sebanyak 68 anggota PETA yang terlibat berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili di Mahkamah Militer Jepang.
Proses peradilan dilakukan dengan sangat ketat di pusat komando pemerintahan pendudukan.
Dari puluhan orang yang diadili, 8 orang dijatuhi hukuman mati, sementara beberapa lainnya mendapatkan hukuman seumur hidup.
Nama-nama seperti Ismail, Muradi, Halir Mankudijoyo, Sunanto, dan Sudarmo tercatat sebagai mereka yang harus dieksekusi mati akibat peristiwa ini.
Meskipun secara taktis gagal, pemerintah Indonesia di masa depan mengakui peristiwa ini sebagai revolusi yang sangat berarti bagi kemerdekaan.
Pemberontakan Blitar menjadi simbol bahwa kekuatan militer bentukan penjajah sekalipun bisa berbalik arah demi membela tanah air sendiri.
Pengorbanan para martir ini menjadi api semangat bagi perjuangan di daerah-daerah lain.
Menariknya, hukuman yang diberikan Jepang dianggap relatif ringan oleh beberapa pakar sejarah jika dibandingkan dengan skala pemberontakannya.
Hal ini menunjukkan adanya kecemasan di kalangan militer Jepang di Jawa saat itu. Mereka khawatir hukuman yang terlalu kejam justru akan memicu pemberontakan yang jauh lebih besar di kesatuan PETA lainnya.
Kini, setiap jejak pengadilan dan eksekusi tersebut menjadi bagian dari catatan hitam pendudukan Jepang. Namun bagi bangsa Indonesia, para prajurit yang diadili tersebut adalah pahlawan kusuma bangsa.
Nama mereka harum dan diabadikan sebagai fondasi berdirinya militer Indonesia yang berdaulat dan tidak mau lagi diinjak-hidupnya oleh bangsa asing.
Baca juga: Sejarah Gedung Grahadi, Bangunan Bersejarah Pusat Kegiatan Pemerintahan yang Jadi Ikon Kota Surabaya
Misteri Sang Pemimpin
Di balik kisah heroik tersebut, terselip sebuah misteri besar yang belum terpecahkan hingga saat ini, yakni keberadaan Soeprijadi.
Sang pemimpin pemberontakan tersebut menghilang secara misterius tak lama setelah peristiwa 14 Februari berakhir.
Namanya bahkan tidak ditemukan dalam daftar mereka yang dihukum mati di Jakarta.
Banyak spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nasib tokoh kunci ini. Ada yang meyakini ia tewas dalam pertempuran, namun ada juga yang percaya ia berhasil melarikan diri ke Trenggalek, kota kelahirannya.
Kondisi geografis Trenggalek yang bergunung-gunung memang memungkinkan seseorang untuk bersembunyi dalam waktu yang sangat lama.
Meskipun raganya tidak pernah ditemukan, kehormatan bagi Soeprijadi tetap diberikan oleh negara.
Pada tahun 1975, melalui Keputusan Presiden No. 63, Presiden Soeharto secara resmi menetapkan Soeprijadi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
Pengakuan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberaniannya mengguncang stabilitas militer Jepang di tanah Jawa.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya telah mengumumkan Soeprijadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat pertama.
Namun, karena sosoknya tak kunjung muncul secara fisik, posisinya kemudian digantikan oleh Imam Muhammad Suliyoadikusumo.
Hal ini semakin memperkuat aura misterius yang menyelimuti perjalanan hidup sang Shodancho.
Kini, sosok Soeprijadi abadi dalam bentuk patung di Monumen PETA Blitar. Keberadaannya diabadikan sebagai panglima yang tak pernah kembali, namun semangatnya tetap hidup di hati warga.
Misteri hilangnya sang pemimpin justru menjadi warna tersendiri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang selalu menarik untuk diperbincangkan.
Baca juga: Sejarah Museum Song Terus Pacitan, Saksi Kehidupan Prasejarah Gunung Sewu
Dampak Pemberontakan PETA
Pemberontakan PETA di Blitar memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi perjuangan kemerdekaan secara keseluruhan.
Menurut pandangan Benedict Anderson, peristiwa ini menciptakan suasana kecemasan yang mendalam di kalangan tentara Jepang di Jawa.
Jepang mulai menyadari bahwa loyalitas pasukan lokal yang mereka didik sendiri sudah mulai goyah dan beralih ke cita-cita merdeka.
Dampak nyata lainnya adalah meningkatnya keinginan merdeka di kalangan prajurit PETA di daerah-daerah lain.
Kabar keberanian Soeprijadi dan pasukannya di Blitar menjalar cepat ke berbagai daidan. Salah satunya terjadi di Rengasdengklok, di mana para prajurit yang terinspirasi kemudian mendorong aksi penculikan Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945.
Peristiwa Rengasdengklok yang menjadi pengantar Proklamasi 17 Agustus 1945 bisa dikatakan memiliki akar semangat dari keberanian di Blitar.
Tanpa adanya guncangan dari dalam tubuh militer seperti yang dilakukan PETA Blitar, momentum kemerdekaan mungkin akan berjalan dengan alur yang berbeda.
Secara fisik, warisan perjuangan ini kini dapat dinikmati masyarakat di kawasan Monumen PETA.
Berdasarkan informasi dari visit.blitarkota.go.id, lokasi ini sekarang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Terdapat taman yang rindang serta area parkir yang memadai bagi wisatawan yang ingin berziarah sejarah atau sekadar menikmati suasana sore di Kota Blitar.
Fasilitas seperti warung makanan, minuman, dan tenda-tenda kafe saat malam hari menjadikan monumen ini tetap "hidup" dan relevan dengan generasi milenial.
Dengan demikian, edukasi sejarah tidak lagi terasa membosankan karena dilakukan di ruang publik yang rekreatif.
Monumen PETA bukan sekadar benda mati, melainkan ruang refleksi atas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini.