TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hasil verifikasi Dinas Pendidikan dibantu Perangkat Desa atau Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan data fakta sebanyak 8.066 anak terkonfirmasi tidak bersekolah.
Bagaimana proses penyaringan data dan verifikasinya hingga diperoleh data anak tidak sekolah di DIY sebanyak itu, faktor penyebab dan apa solusinya, berikut penjelasan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY.
Secara ringkas, Disdikpora DIY menyimpulkan faktor penyebab anak tidak sekolah beragam, antara lain keputusan bekerja, dinamika sosial, hingga pilihan individu anak. Kendala ekonomi ternyata tidak lagi mendominasi.
Bagaimana pun, masalah anak tidak sekolah di DIY menuntut penanganan komprehensif dan lintas sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc., mengungkapkan bahwa angka tersebut diperoleh melalui proses penyaringan data secara ketat.
Berdasarkan pembaruan Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI per 5 April 2026, total ATS di DIY awalnya tercatat sebanyak 16.010 penduduk yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu belum pernah bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (drop out).
"Dari jumlah 16.010 tersebut, sebanyak 5.603 data belum diverifikasi dan 10.407 data telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dengan dibantu Perangkat Desa atau Kelurahan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari 10.407 data anak yang sudah diverifikasi, sebanyak 2.341 penduduk ternyata masih bersekolah dan sudah lulus atau menamatkan jenjang SMA sederajat, sementara 8.066 penduduk lainnya terkonfirmasi tidak bersekolah," paparnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Sleman mencatatkan angka tertinggi dengan 2.810 anak, disusul Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.048 anak, Kabupaten Bantul 1.715 anak, Kabupaten Kulon Progo 953 anak, dan Kota Yogyakarta sebanyak 540 anak.
Mengenai rincian pemicunya, Muhammad Setiadi membeberkan bahwa penyebab terbesar berasal dari kategori lainnya yang mencapai 3.083 anak, yang menunjukkan adanya faktor-faktor beragam di luar kategori yang telah teridentifikasi.
Selain itu, faktor bekerja menjadi penyebab dominan berikutnya dengan jumlah 2.067 anak, diikuti oleh sikap tidak mau bersekolah sebanyak 1.170 anak.
Faktor sosial juga cukup menonjol, seperti menikah atau mengurus rumah tangga sebanyak 411 anak, serta merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini sebanyak 242 anak.
Di sisi lain, kendala ekonomi langsung seperti tidak ada biaya tercatat dialami oleh 186 anak, serta faktor akses seperti jarak sekolah yang jauh dari rumah sebanyak 77 anak.
Terdapat pula faktor pendukung lain seperti masalah kesehatan atau penyandang disabilitas sebanyak 294 anak, serta pengaruh lingkungan atau teman sebanyak 82 anak.
Meskipun jumlahnya relatif kecil, faktor seperti kekerasan, perundungan, atau trauma di sekolah tercatat dialami 10 anak, tidak memiliki seragam sekolah 1 anak, dan masalah dokumen kependudukan seperti tidak memiliki akta kelahiran masih terus menjadi perhatian.
"Di luar faktor penyebab utama, terdapat kondisi khusus yang turut memengaruhi status anak, seperti anak tidak ditemukan atau dimungkinkan adanya perubahan identitas dan NIK sebanyak 45 anak, meninggal dunia sebanyak 94 anak, serta pindah domisili tanpa diketahui status kelanjutan sekolahnya sebanyak 186 anak. Terdapat pula data spesifik mengenai anak yang dikeluarkan dari sekolah sebanyak 8 anak dan yang mengundurkan diri sebanyak 92 anak," jelas Setiadi.
Setiadi menegaskan bahwa jika dilihat dari sebaran wilayah, pola penyebab antar kabupaten dan kota cenderung serupa dengan dominasi faktor bekerja dan kategori lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, serta pilihan individu.
Oleh karena itu, penanganan anak tidak sekolah perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor, mencakup intervensi ekonomi, sosial, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Langkah konkret yang disiapkan pemerintah meliputi penanganan beasiswa, fasilitasi sekolah Kejar Paket A, B, dan C, serta pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan agar anak bisa berusaha mandiri.
Disdikpora DIY juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta pemerintah desa secara intensif untuk melakukan sosialisasi secara personal. (han)
