TRIBUNKALTIM.CO - Partai Nasdem dan Partai Gerindra bakal dilebur menjadi satu, isu ini mencuat dan direspons oleh berbagai pihak.
Belakangan ramai isu yang menyebut kemungkinan merger Partai Nasdem dengan Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa sebelumnya menegaskan bahwa kemunculan wacana tersebut adalah hal yang biasa dalam dinamika politik.
Baca juga: Wacana Merger Gerindra-Nasdem Mengemuka, Pengamat Singgung Jalan Terjal Anies Baswedan
Saan mengaku juga baru mengetahui isu tersebut setelah ramai dibicarakan.
“Sekali lagi sebagai sebuah ide atau wacana, gagasan itu hal yang biasa saja,” ujar Saan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026), dilansir dari Kompas.com.
Dia menerangkan, dalam terminologi politik, penggabungan partai lebih tepat disebut sebagai fusi, bukan merger atau akuisisi.
Meski demikian, Saan menilai realisasi fusi bukan perkara mudah karena harus mempertimbangkan banyak aspek mendasar dalam partai politik.
Baca juga: 4 Fakta Isu Merger Nasdem - Gerindra: Saan Mustopa Kaget dan Singgung Kejadian Besar di Era Soeharto
“Ketika mau diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan. Terkait ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai,” jelas Saan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Arif Rahman, menilai isu terkait merger atau peleburan partainya dengan Partai Gerindra di luar nalar dan cacat logika.
“Kalau hubungan baik itu ditafsirkan sebagai peleburan, maka itu cacat logika,” tegas Arif wartawan, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Kelakar Willy Aditya di Ruang DPR, Mau Merger Nasdem dengan Gerindra?
Hubungan baik yang dimaksud Arief adalah kedekatan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Arif, hubungan personal antara kedua ketum partai itu tidak bisa diasumsikan sebagai rencana penggabungan partai.
“Bagaimana mungkin Partai Nasdem yang sudah didirikan 15 tahun lalu dan penuh pengorbanan harus dilebur hanya karena tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Ini di luar nalar,” ucap Arif.
Lebih lanjut, Arif menegaskan, Partai Nasdem bukan entitas bisnis seperti perseroan terbatas terbuka (Tbk).
Baca juga: Daftar Politikus yang Bergabung ke PSI, Ada Petinggi PDIP Hingga Nasdem, Jokowi Effect?
Dia menekankan partainya tidak mudah untuk dileburkan dengan partai lain.
Nasdem juga memiliki tanggung jawab politik terhadap jutaan pemilih yang telah memberikan mandat pada Pemilu 2024.
“Partai Nasdem bukan PT Tbk. Kami punya pertanggungjawaban terhadap rakyat yang memilih kami, sebanyak 14.660.516 suara atau 9,6 persen pada Pemilu 2024,” paparnya.
Legislator Nasdem Dapil Banten I ini juga menambahkan bahwa basis kader Partai Nasdem berasal dari beragam latar belakang organisasi kemasyarakatan (ormas), sehingga tidak bisa disederhanakan seperti narasi yang beredar.
Baca juga: 3 Fakta Sahroni Kembali Jadi Pimpinan Komisi III DPR RI, Nasdem Ungkap Alasannya
Atas dasar itu, Arif merasa heran dengan kemunculan isu merger Nasdem dan Gerindra tersebut.
Anggota Komisi IV DPR ini menduga ada pihak-pihak yang tak suka dan ingin mendegradasi Partai Nasdem.
“Pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo disebut terjadi pertengahan Februari, tapi kenapa baru diterbitkan sekarang? Ada motif apa di balik semua ini?” tanyanya. (*)
